Aksi Tolak Omnibus Law Juga Terjadi di Lotim

Selong-NTB, BARBARETO – Massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lotim, Kamis, (8/10/20). Aksi yang dilakukan tersebut sebagai bentuk sikap penolakan terhadap disahkannya Umnibus Law.

Koodinator aksi Lalu Makwil Jayadi mengatakan, aksi yang digelar tak lain agar Umnibus Law dibatalkan. Suara ini dilontarkan setelah sebelumnya DPR RI di Senayan mengetuk palu terhadap pemberlakuan regulasi tersebut.

Aksi yang terkonsentrasi dan di pusatkan di gedung DPRD Lombok Timur itu rupanya menarik simpati wakil rakyat. Perwakilan dewan bersedia turut menyuarakan penolakan Omnibus Law tersebut.

Menariknya, penolakan dari kalangan dewan itu dibubuhkan di atas materai Rp. 6.000,-. Penolakan tersebut sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat di daerah terhadap keputusan DPR RI.

“Terkait dengan UU Omnibus Law  DPRD Lombok Timur menolak rancangan Undang-Undang Omnibus law pada saat itu, tapi sampai saat ini DPRD Lotim diam saja melihat UU itu disahkan,” ungkapnya.

Bagi APMLT, jelasnya, apapun bentuk kebijakan tidak pro rakyat akan ditolak. Terlebih undang-undang ini disinyalir akan menyengsarakan para pekerja.

Tuntutan lainnya yakni meminta dikeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU cipta kerja dan harmonisasi peraturan UU terkait ketenagakerjaan dan hubungan industri.

“Kami juga meminta DPRD meninjau kembali UU cipta kerja,” ucapnya.

Sementar itu Ketua DPRD Lotim Murnan mengatakan, atas nama dewan ia mengaku senapas dengan apa yang disuarakan demonstran. Pihaknya juga dengan tegas menolak UU Omnibus Law.

“Kami sudah sampaikan kepada DPR RI bahwa UU Omnibus Law ini ada penolakan-penolakan dari masyarakat, ” sebutnya.

Ia juga ungkapkan UU lahir untuk menghadirkan kesejahtraan dan kemakmuran. Karena itu, UU harus bersifat adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

β€œKarena sejatinya UU lahir untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu UU harus bersifat adil kepada masyarakat,” lanjutnya saat menemui massa.

Karena UU tersebut sudah disahkan, ia mengajak massa untuk berharap Pemerintah Pusat untuk membuat PERPPU sebagai pengganti UU yang telah disahkan.

β€œKami DPRD Lotim mendorong untuk lahirnya PERPPU dari Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Redaksi : BARBARETO

Open chat
%d blogger menyukai ini: