Lombok Timur – Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW) Lombok Timur geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (05/09/2022).
Hal ini di lakukan guna menyuarakan protes mereka terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Oleh karena itu Himmah NW melayangkan surat penolakan atas pemberlakuan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden RI tentang kenaikan harga BBM yang bertempat di Istana merdeka pada Sabtu, 03 September 2022 kemarin.
Rosyid Ridho, Ketua 1 Himmah NW Lombok Timur berlaku sebagai Humas Aksi dalam orasinya menyebut kenaikan BBM akan secara instan berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Kenaikan Harga BBM justru akan memicu bertambahnya angka inflasi,” terangnya
Lebih jauh ia menjelaskan, melalui data lapangan yang telah didapatkan bahwa proposi jumllah konsumen diatas 70 persen sudaah pasti akan menyulut inflasi, kenaikan harga peretalite dan solar hingga Rp 10.000 per liter dikhawatirkan akan mencapai 0,97 persen.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan berpotensi menggerus Daya beli Rumah tangga.
“Kenaikan BBM ini tentunya akan berdampak pada kebutuhan komoditas primer masyarakat. Maka apabila terjadi kenaikan harga BBM justru akan mengganggu perekonomian nasional karena saat ini keadaan ekonomi Indonesia khususnya perekonomian rumah tangga sedang belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemic covid-19,” sebutnya.
Imbas berikutnya juga dinilainya, kenaikan BBM akan berdampak besar bagi kehidupan nelayan.
“Di lihat dari keadaan saat ini belenggu ekonomi para nelayan tidak dapat melaut sehingga banyak kapal nelayan mangkrak akibat tingginya operasional BBM,” tuturnya.
Oleh karenanya kedatangan Himmah NW di sebutnya mendorong agar Ketua DPRD Lombok Timur menyatakan secara terbuka serta menandatangani penolakan kenaikan harga BBM.
Di tempat yang sama Amudin selaku Sekertaris Umum Himmah NW Lombok Timur menyebut beberapa poin yang menjadi keberatan Himmah hingga melakukan aksi penolakan.
Pertama katanya, harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, kemudian Pertalite dari harga Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter, dan Solar dari harga Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter terlalu membebani masyarakat yang berada pada tingkat menengah kebawah.
“Oleh karenanya kami menuntut agar pemerintah segera membatalkan keputusannya atas kenaikan BBM tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menuntut agar pemerintah dalam hal ini DPRD Lombok Timur menentukan sikap serta menemukan solusi yang pro-rakyat. Untuk bagaimana kedepan sebagai jembatan suara masyarakat ke pusat.
Aksi Himmah NW ini di sambut baik dan di terima secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Daeng paelori.
“Tentu kami selaku wakil masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyuarakan ini, walaupun kebiasaan kita disaat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru kita ramai-ramai menolak,” sambut Daeng.
Ia meyakinkan Himmah NW tentang beberapa point tuntutannya sudah ia terima.
“Tidak ada sebenarnya yang tidak bisa kami tindak lanjuti, dan in sha Allah kami akan sampaikan suarakan adik-adik ini kepada pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik,” tutupnya.
Giat berakhir dengan ditanda tanganinya surat pernyataan penolakan dari DPRD terhadap kenaikan harga BBM ini.
Baca berita lainnya di Google News
