Ribuan Massa Aksi Kepung DPRD NTB, Tuntut Cabut UU Omnibus Law

Mataram-NTB, BARBARETO – Ribuan Massa Aksi membanjiri jalan Udayana mengepung Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis (08/10/2020). 

Aksi yang digelar merupakan bentuk kekecewaan masyarakat dan mahasiswa/I terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan UU Omnibus Law yang dianggap sebagai Undang-undang yang hidak berpihak dan menindas rakyat.

Ribuan Massa Aksi datang dari segala penjuru NTB dengan sejumlah Aliansi. Semua Massa Aksi yang berdatangan ke gedung DPRD Provinsi NTB membawa tuntutan yang sama yaitu, Cabut UU Omnibus Law, Batalkan Omnibus Law, Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Massa Aksi terus melakukan orasi dan sampat bentrok dengan aparat. Sejumlah massa juga membakar spanduk yang terpampang di depan gedung DPRD.

https://barbareto.com

Massa Aksi menganggap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat, DPR sudah tidak pantas lagi menjadi panutan dan harapan rakyat. Massa Aksi menyerukan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ganti nama menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat yang telah mengesahkan UU Penindas Rakyat.

Massa Aksi mengancam akan terus menduduki kantor DPRD Provinsi NTB jika tuntutannya tidak di penuhi, Massa Aksi juga mengancam tidak akan membubarkan diri serta akan memboikot dan menduduki Kantor DPRD NTB. “Gedung ini sudah menjadi milik rakyat bukan lagi milik pengkhianat rakyat,” sorak Massa Aksi.

Ketua DPRD Bq. Isvie Rupaeda juga sempat menemui Massa Aksi dan menegaskan jika pihak DPRD NTB juga akan melanjutkan pesan Massa Aksi ke pusat untuk mencabut dan menggagalkan UU Omnibus Law. 

“Kami bersama rakyat dan kita sepakat untuk menggagalkan UU Omnibus Law,” tegasnya.

Massa Aksi yang melakukan demonstrasi justru tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD NTB  dengan alasan bahwa DPR terlalu sering mengkhianati rakyat. Massa Aksi tetap melakukan aksi demonstrasi hingga mampu memboikot gedung DPRD NTB.

Redaksi : BARBARETO

Open chat
%d blogger menyukai ini: