Mataram, Barbareto – Kemiskinan ekstrem di NTB masih ada 2,04 persen, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mematok target jumlah ini hilang pada 2029 mendatang. Tahun ini 40 desa akan menjadi sasaran Program Desa Berdaya Transformatif dan Tematik.
“Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkatnya, Jumat (24/10/2025).
Iqbal menjelaskan, akar dari segala macam persoalan sosial adalah kemiskinan. Itu yang menjadi landasan Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan program Desa Berdaya.
“Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di tahun 2026,” bebernya.
Lebih lanjut, dua skema tersebut terdiri atas Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Skema tematik, sasarannya seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB.
“Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa,” ucapnya.
Untuk skema kedua, Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menerangkan, yakni Desa Berdaya Transformatif, akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem.
Desa Berdaya Transformatif ini akan dilakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data Regsosek 2023 yang akan disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1.
“Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa,” jelasnya.
Desa Berdaya Transformatif, Terobosan Gubernur Iqbal Hilangkan 2,04 Persen Miskin Ekstrem
Ayah dua putri ini menambahkan, verifikasi tersebut akan menjadi dasar intervensi program, baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian.
”Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” urainya.
Untuk pelaksanaannya, Iqbal memastikan berjalan kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.
“Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik,” katanya.
Setiap desa yang masuk dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa.
”Untuk Desa Berdaya Transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pendanaan program Desa Berdaya bersumber dari APBD Provinsi NTB, namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.
Apa tidak tumpang tindih dengan dana desa? Iqbal memastikan program Desa Berdaya justru akan dikolaborasikan dengan program yang sudah ada di desa, bukan menggantikannya.
”Termasuk dana desa juga nanti akan dikolaborasikan dengan Desa Berdaya. Kabupaten/kota dan desa harus berkontribusi bersama. Namanya kolaborasi, semua pihak kita ajak,” pungkasnya.(*)
Berita lainnya klik disini
