Bupati Sukiman Sayangkan Kinerja Kepala OPD Belum Bekerja Optimal

BARBARETO.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) di awal tahun melakukan Rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemda Lotim.

Rapat dilakukan di Rupatama 1 Kantor Bupati belum lama ini.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy di awal pidatonya menilai kinerja masing-masing OPD yang belum optimal.

Bupati juga berulang kali meminta semua Kepala OPD agar lebih serius terhadap tupoksi masing-masing.

Bahkan ia kembali meminta kepada Kaban BKPSDM agar jeli melihat loyalitas dan integritas Kepala OPD.

Jika tidak loyal, kata Bupati, maka ditegaskannya agar segera di lakukan mutasi.

“Coba cek, yang tidak loyal ya sudah, dimutasi saja,” tegas Bupati.

Bupati menyayangkan banyaknya pekerjaan yang belum terselesaikan.

Ia menyentil BPKAD terkait tanah lahan Pemda yang hingga saat ini masih banyak yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Padahal sejatinya, jika dikelola atau disewakan maka tentu akan dapat meningkatkan capaian PAD.

Tanah yang menjadi aset Pemda menjadi perhatian khusus Sukiman Azmy.

Mengingat aset adalah jelas secara de pacto menjadi hak milik sepenuhnya Pemda Lotim, bukan di pinjam pakai atau di garap begitu saja tanpa adanya imbal balik yang jelas terhadap Pemda.

“Lahan kita diambil orang tapi kita diam saja, aset yang begitu banyak tapi tidak menghasilkan apa-apa, coba disewakan, kan bisa menjadi PAD,” cetus Bupati.

Menurut Bupati Sukiman, banyaknya aset Pemda termasuk lahan-lahan nganggur dan lahan pertanian harus menjadi perhatian khusus OPD terkait.

Mengingat selama ini dari hasil laporan yang masuk justru lahan yang dikelola kebanyakan tidak sepenuhnya bisa mendatangkan PAD.

Salah satunya tanah sepanjang Lemor yang juga menjadi lahan Pemda belum terkelola dengan baik.

Dan tanah pertanian yang digarap namun imbal baliknya ke Pemda dinilai masih belum jelas.

“Cobalah Bapenda, BPKAD koordinasi, ada lahan yang kosong manfaatkan, jangan dibuat nganggur jadi tempat tumpukan sampah, kalau tidak bisa kasih Camat setempat untuk dikelola atau dipasangkan plang disewakan,” terangnya.

Banyak aset yang lain kata Sukiman yang dipakai seolah dibiarkan begitu saja seperti pembangunan Sekolah Menengah Atas dibeberapa desa yang lahannya dinilai berlebihan diberikan ke Pemprov.

“Jangan diberikan semua ke Provinsi, potong separuh untuk masa depan kita, agar kita bisa mewariskan sesuatu juga dimasa yang akan datang bagi anak cucu kita,” pintanya.

Terkait RSUD, Bupati Lotim juga mengakui dibutuhkan dana yang besar untuk dapat mengoperasikan RSUD yang ada.

Sehingga pada saat peresmiannya RSUD yang dibangun bisa benar-benar resmi beroperasi.

Oleh karena itu, kata Bupati, saat ini masih dibutuhkan 6 milyar untuk pengadaan barang atau alat-alat kesehatan.

“Kalau tidak dikerjakan pekerjaan ini maka paling tidak separuhnya bisa selesai, karena ini yang dibutuhkan 6 milyar,” kata Sukiman.

Terkait RSUD yang baru, ia meminta OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk intens berkoordinasi dengan rekanan.

Penertiban Galian C juga di sindir Bupati Sukiman, dimana dari laporan yang masuk masih banyak lokasi Galian C yang sudah ditertibkan atau di segel Pemda.

Namun hingga saat ini masih beroperasi sehingga membuat resah masyarakat.

Ia meminta Kaban Bapenda Muksin agar berkoordinasi dengan SatPolPP menertibkan aktifitas penambangan liar tersebut.

“Coba Galian C jangan kasih celah lagi pada proyek galian yang sudah di segel, masyarakat banyak yang mengadu tolong tegas,” keluhnya.

Sempadan sungai juga menjadi bahasan dalam Rakor. Bupati Sukiman meminta diberlakukannya Operasi Penertiban dengan membentuk TIM yang melibatkan semua unsur yang disertai regulasi dengan berkoordinasi bersama BPN.

Ia juga meminta kepada Dinas Perhubungan agar peka dan menempatkan petugas di areal penambangan Galian C terutama di Labuhan Haji.

Sekarang ini, lanjut Bupati, sudah banyak masyarakat yang merespon aktifitas penambangan dengan menyetop langsung Truk Dam pengangkut material yang lewat dan merusak jalan .

“Banyak masyarakat kita yang mengeluh, jangan sampai masyarakat kita marah dan tidak percaya lagi sama Pemda,” tambahnya.

Terakhir Bupati Sukiman juga menyampaikan bahwa Jampersal bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat.

Namun, menjadi tanggung jawab Pemda Lotim.

Ia mengatakan dengan tidak adanya Jampersal masyarakat akan semakin menjauh dari Rumah Sakit.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Kadis Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas DP3AKB agar mengkoordinasikan hal itu sehingga masyarakat bisa difasilitasi lewat BPJS.

“Bagi Ibu Hamil tolong di cek, kalau tidak punya BPJS tolong di fasilitasi, agar mereka mau mendapatkan pelayanan Rumah Sakit. Bukan malah menjauh,” imbuhnya.

Follow kami di Google News