Derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan transformasi digital di berbagai sektor, selain membawa manfaat yang cukup banyak bagi masyarakat, juga terdapat dampak negatif yang mesti diwaspadai.
“Perlu strategi dan upaya ekstra untuk meminimalisir dampak negatif bagi kelompok rentan, perempuan, peserta didik dan tenaga pendidik dalam menghadapi transformasi digital.
Hal dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfos) Kota Denpasar I.B. Alit Adhi Merta saat memaparkan Strategi Pengembangan SDM Digital Pemerintah Kota Denpasar di Acara Launching Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022 yang dihelat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo RI Selasa (20/12) di Jakarta.
Pada gelaran tersebut Kota Denpasar ditetapkan menjadi Kota Terbaik dalam Survei IMDI yang menyasar 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Penghargaan ini karena Denpasar dinilai mampu melakukan literasi digital kepada kelompok masyarakat sasaran khusus seperti kelompok rentan, perempuan, peserta dan tenaga pendidik.
Lebih jauh Kadis Kominfos Alit Adhi Merta yang didampingi Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya, S.Kom., menyatakan bahwa Dinas Kominfos secara berkelanjutan melakukan literasi digital ke sasaran-sasaran khusus tersebut.
“Literasi digital telah dilaksanakan menyasar peserta didik dan tenaga pendidik SMP se-Kota Denpasar, terutama digelar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” ujarnya.
Pihaknya juga rutin melakukan literasi digital menjangkau lansia dan kaum perempuan. Bahkan giat literasi digital juga menyasar karang taruna/sekeha teruna serta UMKM di desa/kelurahan.
“Secara berkelanjutan kita terus melakukan literasi digital, agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat transformasi digital dan meminimalisir dampak negatifnya,” jelasnya.
Harapannya, dengan pemahaman digital yang baik, masyarakat Kota Denpasar akan mampu beraktifitas digital yang sehat, aman dan produktif serta membantu percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19.
“Dengan Spirit vasudeva kutumbhakam yakni bergotong royong menjadi semangat pendorong pelaksanaan literasi digital yang menyasar berbagai kalangan ini, di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” jelasnya.
Dalam aktifitas literasi digital, Dinas Kominfos menggandeng komunitas dan lembaga terkait untuk bergerak bersama. Diantaranya adalah Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK) Provinsi Bali, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) termasuk melibatkan komunitas pegiat media digital sehingga target sasaran bisa lebih luas dan menjangkau berbagai kalangan.
Selain menyasar masyarakat, pengembangan kompetensi digital juga dilakukan kepada SDM aparatur pemerintah.
“Pemkot berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Balitbang SDM Kominfo serta pihak swasta telah melaksanakan diklat-diklat pengembangan kompetensi digital bagi aparatur Pemerintah Kota Denpasar,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Gus Alit, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga dan komunitas yang telah berkolaborasi.
Sementara itu Kepala Puslitbang Aptika & IKP Kemkominfo RI, Said Mirza Pahlevi menyatakan bahwa Indeks Manusia Digital Indonesia (IMDI) sebagai upaya pengembangan masyarakat digital turut dimandatkan pada kesepakatan pemimpin negara G20 dalam G20 Bali Leaders’ Declaration.
“IMD menjadi topik diskusi tingkat Menteri Ekonomi Digital Negara G20 dalam Chair’s Summary Digital Economy Ministers’ Meeting (DEMM) Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini,” jelasnya.
Oleh karenanya pengembangan literasi dan keterampilan digital perlu didorong, khususnya untuk kelompok perempuan, kaum rentan, peserta didik, dan tenaga pendidik yang berorientasi pada pemulihan proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19 dan pada konsep lifelong learning.
IMD sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun pekerjaannya.
IMD bertujuan memberikan gambaran kondisi existing masyarakat digital Indonesia.
Pengukuran IMD dilakukan pertama kali pada tahun 2022 dan dilaksanakan berbasis wilayah di 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan secara luring kementerian dan lembaga terkait, Sekretaris Daerah dari 34 provinsi, Walikota/Bupati daerah yang memiliki MoU dengan Balitbang SDM Kementerian Kominfo, serta para mitra Balitbang SDM Kementerian Kominfo. (*/b).
Baca berita lainnya di Google News
