barbareto.com | Denpasar – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) wilayah Bali, Nyoman Sarjana mengatakan, kasus Media Bali yang terus bergulir karena digugat Anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedha Karna (AWK) sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers, khususnya di Bali.
“Seharusnya pejabat, atau tokoh politik maupun publik figur bisa menghargai kerja-kerja jurnalistik, tidak begitu saja mengintervensi pihak lain atas berita yang dimuat media. Dalam kegiatan jurnalistik yang memerlukan fasilitas media massa,” terang Nyoman Sarjana di Denpasar, Jumat (21/05/2021)
Sarjana sangat menyayangkan permasalah ini sampai masuk ranah pengadilan dan tidak selesai cukup di Dewan Pers, yang sebenarnya bisa selesai di dewan pers. Diakui atau tidak, tentunya kejadian tersebut menurut pihaknya menjadi catatan kelam dalam perjalanan demokrasi di Bali, khususnya Pers. Baik bagi penggugat dan media digugat akan terus diingat masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi contoh bagi yang lainnya.
“Seharusnya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dapat menyampaikannya melalui hak jawab, sebagaimana sudah.diatur dalam UU. Dan sebagai implementasi dari UU Pers No. 40 tahun 1999, dan ketentuan yang diatur Dewan Pers. Dan jangan hak jawab ini dipolitisasi dengan mencari narasi. Kalau begitu permasalahannya tidak selesai – selesai,” imbuhnya.
Tentunya, dikatakan pria asal Buleleng ini semakin panjangnya kasus ini bisa mengganggu kinerja teman – teman wartawan di lapangan dalam mencari berita. Sebagai wartawan, baik secara pribadi dan organisasi PWRI Bali memberi dukungan moral terhadap Media Bali.
“Saya pribadi dan organisasi dalam kasus ini memberi dukungan moril kepada Media Bali. Semoga permasalahan ini menemukan jalan terbaik. Harapan kita dari insan pers, kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Bersikap netral memunculkan keberimbangan itu perlu. Dan perlu juga diketahui, roh aktivitas media massa adalah kemerdekaan,” tutupnya. (anas).
