Opini- BARBARETO – Mahasiswa IISBUD SAREA, M. Arif Rahman memberikan suatu penjelasan terkait persoalan keterlibatan pemuda sebagai agen pengontrol dalam menciptakan perpolitikan berkemajuan di kabupaten Sumbawa, yang berhubungan dengan berakhirnya konstalasi politik Sumbawa tahun 2020 yang dimenangkan oleh pasangan calon no urut 04, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah-Dewi Noviany.
Dalam hal ini, perlu kita sadari secara bersama bersifat sistematis, khusus nya bagi para pemuda-pemudi Kabupaten Sumbawa, bahwasanya pada konstalasi politik tahun 2020, menjadi bagian dari ajang munculnya berbagai macam jenis problematika, baik yang bersifat individual maupun komunal.
M. Arif Rahman, selaku mahasiswa IISBUD SAREA, program study Ilmu Pemerintahan semester VI memandang pemuda/i adalah bagian dari harta besar Indonesia terkhusus nya Kabupaten Sumbawa yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan kedepannya, tidak ideal baginya persoalan kisruh perpolitikan Sumbawa sebagai ajang dan/atau hanya dijadikan sebagai tempat wahana permainan perpolitikan buruk (euforia) belaka. Maka perlu dilakukan pembacaan masif dalam gerakan perpolitikan pada tiap kandidat calon pemimpin Sumbawa akan membawa kemana Sumbawa kedepannya.
Karena pada dasarnya, pemuda/i sebagai pengontrol dalam menciptakan perpolitikan berkemajuan. Artinya, ketika dengan berlangsungnya konstalasi politik di tahun 2020 lalu, secara tidak sadar keberlangsungan masalah muncul di tiap-tiap kandidat yang notabene adalah bagian dari strategi propaganda.
“Sebagai mahasiswa yang bagian dari pemuda, mensosialisasikan serta memberikan edukasi konstruktif kepada masyarakat tentu hal yang tidak mudah, tantangan besar adalah masyarakat Indonesia khususnya Sumbawa sudah cerdas dan pintar dengan didorong oleh kemajuan teknologi saat ini,” ucap M. Arif Rahman”
Oleh sebab itu, posisi strategis pemuda untuk melakukan pengontrolan terhadap ketidakinginan terjadinya perpecahan. Dengan melakukan hubungan mitra kerja dengan institusional penyelanggara Pilkada, salah satu contohnya nya, KPU, Bawaslu, dan institusi-institusi lain nya.
Pemuda tidak hanya melekatkan diri nya pada gerakan vertikal, tetapi gerakan horizontal didasarkan pada keadaan konstalasi politik, penting bagi kita (pemuda-pemudi) Kabupaten Sumbawa untuk menerapkan secara massif gerakan horizontal sebagai bentuk pengedukasian serta sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya pemuda mampu mencipta suatu tindakan produktif dalam mencegah terjadinya disintegrasi sosial dan budaya, terhadap kehidupan politik yang penuh fana dan kebohongan publik.
Maka dari itu, menegaskan kembali, bahwa pemuda sebagai instrumen akselerator penangkis perpolitikan Indonesia khususnya Kabupaten Sumbawa yang harus mengambil alih posisi sebagai bentuk apresiasi kepedulian terhadap masyarakat, dan mengharapkan secara ideal proses berjalannya sistem politik demokrasi yang bersifat konseptual dan terprosedural.
