BARBARETO.com, Lombok Timur – Untuk mendukung SDGs Desa dalam penajaman inklusi sosial, Lombok Research Center (LRC) Lakukan Focus Group discussion (FGD).
Pembangunan di desa harus melibatkan semua masyarakat. Baik masyarakat yang rentan maupun yang tidak.
Masyarakat rentan ini yaitu masyarakat miskisn, lansia, perempuan, remaja dan anak, disabilitas, komunitas local dan masih banyak lainnya sesuai dengan kondisi di daerah.
Keterlibatan masyarakat rentan ini akan menjadikan pembangunan di tingkat Desa menjadi lebih Inklusi.
Melihat hal itu, Lombok Research Center (LRC) melalui program INKLUSI BakTI mengadakan Focus Group discussion (FGD) terkait dengan integrasi inkulsi social dalam pembangunan di Desa guna menunjang SDGs Desa. Kegiatan ini dilakukan di Lesehan bebalung Masbagik pada selasa (20/9/2022).
Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu perwakilan pendamping Desa dari 15 desa dan 4 Kecamatan Lokasi Program INKLUSI BaKTI-LRC. Tenaga ahli pendamping Desa, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Lombok Timur dan perwakilan dari tim program Inklusi LRC.
Dalam pembukaan acara tersebut Kepala Dinas PMD Lombok Timur Muhamad Hairi menyampaikan bahwa sampai saat ini desa di Lombok Timur yang masuk aktegori desa mandiri baru 60 Desa.
Harapannya kedepan semakin banyak yang memikirkan mengenai pembangunan di desa maka akan semakin banyak desa-desa di Lombok Timur menjadi desa mandiri. Terkait dengan SDGs Desa, hal ini merupakan amanah dari pemerintah pusat.
Bahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Dalam pasal 5 ayat 2 Permendes ini disebutkan, penggunaan dana desa T.A. 2022 diprioritaskan pada tiga poin untuk mempercepat sustinable development goals (SDGs) Desa.
Prioritasnya meliputi:
- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.
Kepala Dinas juga menyampaikan semoga FGD ini akan menghasilkan ide-ide, strategi dan rekomendasi kita bersama untuk mendukung pembangunan Desa di Lombok Timur.
“Semoga FGD yang akan dilaksanakan menghasilkan strategi dan rekomendasi bersama untuk kemajuan Pembangunan desa di Lombok Timur,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut pendamping desa membagikan pengalamannya selama ini dalam melakukan pendampingan di tingkat desa. Terutama bagaimana mengintegrasikan SDGs Desa dalam kebijakan di Desa, baik yang tertuang dalam dokumen RKPDes maupun dalam dokumen RPJMDes.
Tantangan yang dihadapi selama ini yaitu menyamakan persepsi dengan kepala desa agar jangan hanya isu masyarakat rentan dan inklusi ini sebatas wacana, namun lebih ke dalam bentuk kebijakan dan program nyata. Untuk itu dibutuhkan political will di tingkat desa.
“Kita dorong agar political will ditingkat desa ini terkait dengan inklusi social, tidak hanya sebatas wacana namun, sampai ke tahap program,” ungkap salah satu pendamping Desa dari Kecamatan Aikmel.
Koordinator Program Inklusi BaKTI-LRC Baiq Titis Yulianty juga mengatakan bahwa out put kegiatan ini kedepan selain untuk menyamakan persepsi, penajaman isu inklusi social juga agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya di tingkat desa akan selalu berkolaborasi dengan pendamping desa.
Harapannya tentu agar kebijakan di tingkat desa terutama di 15 desa dampingan betul-betul sudah inklusi. Dan tidak hanya sebatas wacana.
Baca berita juga lainnya di Google News
 Lakukan Focus Group discussion (FGD)){kind=link}