Lombok Timur – Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar upacara pembukaan Program Pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian Kewilayahan tahun 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
Kegiatan di pimpin oleh Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB, Kombes Pol Sapto Priono. Hadir dalam acara tersebut para pejabat SPN Polda NTb, instruktur, dan 125 peserta pelatihan. Upacara yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kepemimpinan, profesionalisme, dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.
Dalam sambutannya, Ka SPN Polda NTB, Kombes Sapto menyampaikan pentingnya program pelatihan ini dalam meningkatkan kualitas para anggota kepolisian.
“Keterampilan perlu latihan, untuk mendapat sosok polri yang mampu mengemban tugas-tugas kepolisian yang bersifat pelayanan kepada masyarakat yang semakin hari semakin komplek. Untuk itu setiap periodik kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan fungsi pembinaan perlu di laksanakan” ujar Kombes Sapto, pada Senin (15/7)
Program Pelatihan Melibatkan Peserta dari Berbagai Fungsi Kewilayahan
Sapto menjelaskan program pelatihan ini melibatkan peserta dari berbagai fungsi di Kewilayahan. Termasuk DVI (Disaster Victim Identification) TIK, Propam, Bidkum dan Humas.
“Dalam Pelatihan yang sekarang di selenggarakan, semua satker yang ikut peserta akan menjalani serangkaian pelatihan intensif yang mencakup berbagai aspek kepolisian, sehingga para peserta nantinya dapat melaksanakan tugas secara profesional di wilayah tugasnya,” imbuhnya.
Lanjut Sapto, pentingnya mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian. Sehingga dalam pelatihan standar kompetensi setiap item pelatihan harus tercapai.
“Untuk pelatihan DVI, harapannya mampu dan profesional dalam pencarian korban bencana yang terjadi. Pelatihan Gaktibplin dan Pengamanan Terbuka Provos, harapannya dapat memahami peraturan tentang Gaktibplin. Begitu juga dengan pelatihan pemberian bantuan hukum pidana, harapannya peserta pelatihan nantinya mampu memberikan bantuan hukum kepada pers dan institusi Polri. Pelatihan teknologi harapannya dapat pengetahuan dalam pengoperasian teknologi untuk mendukung tugas Polri. Sementara pelatihan Humas dapat meningkatkan kemampuan dalam memproduksi konten kreatif digital sehingga mampu menjaga citra Polri yang positif,” ulasnya.
Program pelatihan ini jadwalnya berlangsung selama sepekan dengan metode pembelajaran yang terintegrasi antara teori dan praktik lapangan.
“Peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan praktis, yang dapat kita aplikasikan dalam tugas sehari-hari,” pungkasnya.
Ikuti kami di Google News