Syarat Penerima BLT Harus Divaksin, Kadis PMD Akui Itu Hanya Trik

0
Syarat Penerima BLT Harus Divaksin, Kadis PMD Akui Itu Hanya Trik

barbareto.com | Lombok Timur – Beredarnya kabar yang menyatakan syarat bagi masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) wajib menunjukkan sertifikat vaksin, ternyata merupakan salah satu trik Pemerintah Desa (Pemdes) supaya masyarakat antusias mensukseskan program vaksinasi.

“Itu hanya trik lain untuk mensukseskan vaksin, karena mengenai vaksin ini ada pro dan kontra di masyarakat. Ah corona hoax, itu tidak ada, ah segala macem. Sehingga segala program untuk mempreentifkan corona semua dihindari oleh masyarakat,” jelas M. Hairi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). (12/7/21)

Itulah yang menyebabkan diturunkannya syarat kewajiban vaksin bagi masyarakat penerima BLT. Dia juga mengatakan, itu merupakan salah satu syarat yang disepakati oleh Pemdes dalam rangka turut serta mensukseskan program vaksinasi bagi masyarakat.

Menurut Hairi alasan dari Pemdes mengeluarkan syarat tersebut, karena masih saja ada masyarakat yang membandel tidak mau menerima vaksin. Padahal vaksinasi itu bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh di tengah serangan wabah pandemi Covid-19.

Pihaknya juga mengakui, tidak ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat mengenai aturan tentang persyaratan sertifikat vaksin untuk mendapatkan BLT tersebut.

“Tidak ada aturan baku, murni itu inovasi dari masing-masing Desa untuk memastikan masyarakat semuanya sudah menerima vaksin,” sebutnya.

Dia bahkan mengapresiasi langkah Desa yang membuat kesepakatan itu, pasalnya dengan begitu maka secara otomatis banyak masyarakat yang berbondong-bondong ingin divaksin.

Sebab pihaknya dalam hal ini juga tidak pernah menyuruh atau melarang Desa untuk menerapkan aturan itu. Dan hal itu terbukti ampuh, faktanya banyak masyarakat yang ingin divaksin. Bahkan di beberapa Desa vaksin tersebut sampai kehabisan, akibat dari tingginya animo masyarakat untuk menerima vaksin gratis dari pemerintah.

“Kita apresiasi sangat bangus itu, kalau dicontohkan dalam raport sekolah anak-anak itu nilainya 7 atau 8, itu bagus kok,” tandasnya. (gok)

No comments

Exit mobile version