barbareto.com | Denpasar – Ramainya pemberitaan Dana Bansos dari Kemensos Rp 450 Miliar yang belum di cairkan oleh Pemerintah Daerah terus berkembang dan menimbulkan opini buruk terhadap kinerja Pemerintah daerah.
Hal ini oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini disampaikan dalam siaran persnya, Selasa (19/10).
Kadis Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan Dana Bansos dari Kemensos untuk Masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.
“Untuk periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” terangnya.
Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021, sebagian besar telah direalisasikan kepada masyarakat yang berhak menerima. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.
Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Artinya belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM.
Baca juga : Kadisos Dewa Mahendra Sampaikan Realisasi Dana Bansos Kemensos, Tegaskan Gubernur Minta Percepatan
Dewa Gede Mahendra Putra menjelaskkan, jika bantuan tersebut sudah berjalan sesuai aturan,“Jadi Bantuan Sosial yang belum cair atau belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat,” terangnya.
3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.
19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Gede Mahendra Putra pun kembali menegaskan, untuk mempercepat realisasi pencairan dana Bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Bank-Bank Himbara sebagai Bank Penyalur Dana Bansos tersebut agar melakukan percepatan pencairan dana yang di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Bapak Gubernur juga meminta Bupati dan Walikota se-Bali, agar membantu memfasilitasi pencarian danab dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos,” tegasnya.
Selain itu, menurut Dewa Gede Mahendra Putra, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan mempercepat perbaikan dan penyempurnaan data yang diminta oleh Bank penyalur, agar dana Bansos cepat direalisasikan kepada KPM. Dalam hal ini KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana Bansos tersebut sehingga Dana Bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimasa pandemi Covid-19 ini.(**)
