barbareto.com | Mataram – Aliansi Peduli Demokrasi Bersih (APDB) NTB menyoroti beredarnya 14 nama yang masuk sebagai pemenang dalam seleksi KPID pekan kemarin. Pimpinan APDB NTB, Zainuddin mengatakan, pemilihan KPID NTB tersebut menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya adalah hilangnya perangkingan, dimana pada uji kompetensi adanya peserta yang mendapatkan nilai cukup tinggi malah tidak masuk di 14 besar.
“Justru yang masuk adalah peserta dengan nilai uji kompetensi rendah. Jelas ini cacat logika, bagaimana mungkin peserta yang nilai uji kompetensinya berada di angka 7 besar tidak masuk di 14 besar, lalu diganti peserta yang nilai uji kompetensinya rendah,” kata Zainuddin saat jumpa pers kemarin. (13/8/21)
Permasalahan lainnya yang tidak kalah janggal ialah menumpuknya representasi salah satu daerah di NTB yang mana dari 7 orang komisioner ditempaati, 4 orang yang berasal dari satu daerah. Hal itu sangat jelas dinilai olehnya sangat kentara tidak memerhatikan keterwakilan. Misalnya peserta dari Lombok Timur tidak satupun masuk diangka 7. Padahal Lombok timur juga harus mendapatkan paling tidak satu komisioner ataupun 2 jikalau merujuk pada jumlah penduduk dan banyaknya media siaran.
Yang kedua, kata Zainuddin sebelum fit and proper test oleh Dewan, harus diadakan uji publik, masyarakat di berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas calon yang akan di fit and proper test, tetapi itu tdk dilakukan anggota dewan.
“Setelah ditelusuri, ternyata seleksi KPID baru-baru ini memperioritaskan keluarga dekat dan asal kedaerahan yang membuat persoalan senjangnya masalah ketidakterwakilan. Bahkan Samawa, sebagai representasi Sasambo juga tidak masuk dalam 7 besar tersebut. seleksi KPID dimasa kepemimpinan Gubernur Zul ini merupakan seleksi terburuk yang pernah dilakukan dengan kentalnya persoalan nepotisme di dalamnya,” tutur pria asli Lombok Timur tersebut.
Bahkan, Dia mengaku, salah satu peserta siap beradu dengan peserta yang nilai uji kompetensinya rendah tersebut. Karena menurutnya, pemilihan KPID tetsebut harus menjadi perhatian.
“Jangan karena ketiadaan dukungan di dewan, kemudian orang yang semestinya mendapatkan uji kompetensi di angka 7 besar menjadi tidak masuk diangka 14 besar. Ini sangat cacat logika,” paparnya sambil berjanji akan mengusut tuntas permasalahan tersebut. (*)
