Jakarta, Barbareto – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melalui Bidang Investasi dan Pariwisata melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Wardana Putri. Kritik ini muncul setelah menilai selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pariwisata nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kepala Bidang Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, Sugianto, menilai arah kebijakan Kementerian Pariwisata saat ini tidak jelas dan kurang memiliki strategi yang terukur dalam membangkitkan industri wisata nasional pasca-pandemi. Ia membandingkan kinerja Menteri Widiyanti dengan Menteri Pariwisata sebelumnya, Sandiaga Uno, yang menurutnya lebih memiliki visi, inovasi, dan kedekatan dengan para pelaku wisata di daerah.
“Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Menteri Pariwisata seakan kehilangan arah dan kebingungan dalam memajukan tempat wisata. Tidak ada terobosan baru yang bisa dirasakan masyarakat. Kinerjanya jauh berbeda dengan Sandiaga Uno yang aktif turun ke lapangan dan mendorong kreativitas masyarakat daerah,” ujar Sugianto di Jakarta.
Menurutnya, sektor pariwisata bukan hanya soal promosi tempat wisata, melainkan juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan keberlanjutan lingkungan.
“Pariwisata adalah sektor strategis yang bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Jika Menteri Pariwisata mampu menata destinasi dengan baik, memperkuat ekonomi kreatif, dan menggandeng masyarakat lokal, maka angka pengangguran bisa ditekan secara signifikan,” lanjut Sugianto.
Kritik Kinerja Menteri Pariwisata atas Minimnya Program Konkret
Sugianto juga menyoroti kurangnya program nyata dari Kementerian Pariwisata yang menyentuh langsung masyarakat di daerah. Ia menilai kementerian terlalu sibuk dengan agenda seremonial tanpa melihat kondisi lapangan yang sesungguhnya.
“Banyak potensi wisata di daerah yang terbengkalai karena tidak ada perhatian serius dari pusat. Kementerian lebih sibuk dengan rapat dan wacana, sementara masyarakat lokal berjuang sendiri mengembangkan potensi wisata,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya memberikan dukungan nyata kepada pelaku pariwisata seperti pelatihan, akses modal, serta peningkatan infrastruktur pendukung di kawasan wisata. Menurutnya, tanpa langkah konkret tersebut, target pariwisata nasional yang ditetapkan Presiden sulit tercapai.
Desakan Reshuffle Menteri Pariwisata dan Evaluasi Menyeluruh
Melihat kondisi Pariwisata hari ini, Sugianto menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pariwisata dan bahkan menyarankan Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti Menteri Pariwisata dengan sosok baru yang lebih inovatif dan berpihak kepada masyarakat.
“Walaupun nama Menteri Pariwisata sempat disebut oleh Presiden dalam pidato kenegaraan di Senayan baru ini, kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Banyak kebijakan tidak sinkron dengan realitas daerah. Sudah saatnya kementerian ini dipimpin oleh orang dengan gagasan segar dan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat,” tegas Sugianto.
PP KAMMI Siapkan Kajian dan Akan Kirim Surat ke Sekretariat Presiden
Sugianto Kabid Investasi dan pariwisata yang sekaligus menjadi pegiat wisata melanjutkan, Sebagai bentuk keseriusan kami di Pariwisata, dalam waktu dekat kami berencana mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta peninjauan ulang terhadap kinerja Kementerian Pariwisata. kami juga menyiapkan dokumen kajian yang berisi analisis mendalam mengenai kondisi pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.
“Kami akan bersurat ke Kementerian Sekretariat Presiden untuk meminta evaluasi terhadap Menteri Pariwisata. Kami juga telah menyiapkan satu berkas kajian khusus, berisi analisis kondisi pariwisata di Indonesia dan ASEAN, termasuk rekomendasi kebijakan untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional,” ungkapnya.
Kajian tersebut, lanjut Sugianto, juga mencakup isu-isu penting seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya promosi wisata di tingkat internasional, hingga lemahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menemukan banyak daerah yang memiliki potensi wisata besar, tetapi belum mendapat dukungan infrastruktur dan promosi yang memadai. Padahal jika dikelola dengan serius, sektor pariwisata bisa menjadi lokomotif ekonomi nasional,” tambahnya.
Terakhir, Sugianto berharap pemerintah melibatkan semua kalangan yang paham tentang pariwisata, mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa, komunitas, dan pelaku pariwisata daerah untuk bersama-sama menyusun arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pariwisata adalah masa depan ekonomi bangsa. Diperlukan keberanian, visi, dan kolaborasi agar sektor ini bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Ikuti kami di channel WhatsApp Barbareto
