Mataram – Pilkada serentak 2024 khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah di depan mata. Instruksi Presiden RI, Joko Widodo, kepada seluruh Pemda dan APH, agar kondusifitas menjelang Pilkada harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, menjamurnya tempat hiburan malam dan perjudian, baik di Kota Mataram, Lombok Barat, dan daerah lainnya, juga berpotensi menyebabkan terganggunya situasi Kamtibmas di NTB.
Deretan Konflik Keributan Baru-baru Ini
Seperti halnya baru-baru ini, mulai dari salah satu tempat hiburan malam di wilayah Narmada, Lombok Barat. Dugaan pemukulan terjadi terhadap salah satu perempuan di tempat hiburan itu.
Terduga pelaku tak lain salah satu pria yang ada di tempat yang sama. Upaya pelaporan juga dilayangkan ke Polsek Narmada. Penyebabnya tak lain akibat terduga pelaku terpengaruh minuman alkohol.
Beberapa hari berselang, kasus keributan juga terjadi di salah satu tempat hiburan malam di Kota Mataram. Empat orang yang sudah mabuk terpengaruh minuman alkohol menantang warga sekitar.
Sehingga, terjadi peristiwa keributan. Hal ini juga membuat puluhan anggota dari Polsek dan Polresta Mataram turun.
Di beberapa tempat, keberadaan tempat hiburan malam dan perjudian tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya judi sabung ayam.
Pantauan media ini, para pelaku judi khususnya di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, tak lepas dari minuman alkohol. Bahkan, usai mereka berjudi. Banyak dari mereka yang masuk ke sejumlah Cafe yang sudah menjamur. Di mana posisi Cafe yang menyediakan wanita penghibur juga selalu menjadi daya tarik.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Media ini beberapa kali melakukan upaya konfirmasi ke pihak Pemerintah Kota Mataram. Meski demikian, upaya konfirmasi ke Kasat Pol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, sampai berita ini dimuat, tak kunjung mendapat jawaban.
Beda halnya dengan Pemerintah Daerah Lombok Barat, melalui Kasat Pol PP, Baiq Yeni, ia mengatakan, pihaknya telah secara rutin melakukan patroli. Justru permasalah ini ia lempar ke Pemerintah Kecamatan.
“Silahkan tanyakan ke camatnya sekarang. Apakah pernah melakukan pembinaan dan teguran ke lokasi,” ujarnya.
“Sekarang yang paling kita harapkan pendekatan dari kecamatan, yang sangat efektif,” imbuhnya.
Benarkah Ada Setoran ke APH?
Bola liar adanya setoran ke APH, dalam hal ini pihak keploisian, bermula dari pengakuan salah satu pengelola di wilayah Lingsar. “Saya tetap koordinasi ke Polsek. Makanya tidak pernah ada masuk di sini,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Senada dengan itu, penyedia wanita penghibur di salah satu Cafe di Kota Mataram juga mengaku jika aparat kepolisian saat razia hanya datang minta uang.
“Paling kalau ke sini razia cuma minta uang terus pergi,” ujarnya singkat saat media ini berupaya menghimpun informasi tersebut.
Menjawab hal itu, Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara, dikonfirmasi sudah melakukan tindakan.
“Akan kami tindaklanjuti di lapangan. Kami setiap malam minggu juga sudah rutin laksaankan Patroli tiga pilar,” jawabnya melalui Whatsapp beberapa waktu lalu.
Patroli ke titik rawan kriminalitas, lanjut Kapolres, akan terus diupayakan lebih luas. “Polsek juga sudah rutin laksanakan patroli. Info nanti kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polresta Mataram juga menegaskan akan menutup paksa Cafe yang memaksa buka saat Pilkada serentak 2024. Namun penegasan tersebut dianggap angin lalu.
Sampai jelang penetapan pasangan calon dan pencabutan nomor urut, sejumlah tempat hiburan malam dan judi masih secara leluasa beroperasi.
Atensi Mabes Polri
Mengutip beberapa media, Asisten Operasi Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Verdianto I Biticaca mengungkapkan setidaknya ada delapan provinsi yang masuk kategori rawan konflik pada gelaran Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Delapan provinsi yang dipetakan Polri itu yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nanggroe Aceh Darusalam.
“Kami mohon kepada rekan-rekan Kapolres yang daerahnya rawan, tolong didalami lagi. Tolong proaktif apakah kerawanan ini benar-benar,” ujar Verdianto dalam rapat koordinasi pengamanan Pilkada 2024 di Denpasar, Bali.
Lebih lanjut Verdianto mengatakan, pemetaan provinsi tersebut berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) yang memuat tujuh dimensi.
Pemetaan Bawaslu NTB
Catatan Bawaslu NTB, dari 10 kabupaten/kota di NTB, terdapat tiga daerah yang rawan tinggi di pilkada serentak 2024, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Sementara untuk tujuh kabupaten/kota lain di NTB, seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu masuk dalam kategori rawan sedang.
