Lombok Timur, BARBARETO.com – 14 Februari 2024 telah di sepakati sebagai tanggal pemilu serentak. Tahun ini akan menjadi tahun politik yang akan menentukan nasib Indonesia lima tahun ke depan.
Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI.
Artinya siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin merekalah yang akan mengemban amanah dari masyarakat.
Sehingga masyarakat harus benar-benar memilih pemimpin yang berintegritas dan mendengar aspirasinya.
Mengingat sebentar lagi akan menjadi tahun politik, Program INKLUSi, BaKTI dan Lombok Research Center (LRC) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan mengangkat tema Reses Partisipatif Menuju Pembangunan Inklusif di Lombok Timur pada tanggal 1 Juni 2023 di Benteng Van Flower, Lendang Nangka Utara, Masbagik, Lombok Timur (Lotim).
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi antara DPRD, Pemerintah desa dan masyarakat.
Sehingga siapapun yang terpilih nanti bisa menjadikan aspirasi dari kegiatan ini sebagai rujukan dalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat.
LRC mengundang perwakilan DPRD H. Lalu Hasan Rahman, sejumlah kepala desa, kepala wilayah (kawil), tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok konstituen.
“Diskusi ini untuk membedah pola interaksi masyarakat dengan wakilnya di DPR. Khususnya masyarakat rentan (lansia, perempuan, anak dan disablitas) agar pembangunan di Lombok Timur lebih inklusif,” kata Maharani selaku fasilitator saat membuka acara tersebut.
Menurut keterangan Direktur LRC, Suherman, sebelumnya Lombok Research Center telah membangun kolaborasi dengan legilatif dengan melakukan uji publik mengenai Ranperda Inklusif.
Selain dalam bentuk Ranperda, LRC juga akan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan dan harapannya dari kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi ketika anggota melakukan tugas-tugas pokok pikiran (pokir) dan strategi yang di lakukan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sehingga bisa menunjang pembangunan yang inklusif di Lombok Timur.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi penyambung lidah masyarakat dengan wakil rakyatnya. Sehingga aspirasi masyarakat bisa di tampung dan di jadikan sebagai bahan pembangunan jangka pendek/jangka panjang ke depannya,” tambah Suherman.
Masbagik Barometer Politik Lombok Timur
Kecamatan Masbagik merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah DPT terbesar di Lombok Timur berjumlah sekitar 81.203 pemilih.
Sayangnya selama ini Kecamatan Masbagik belum bisa menjadi barometer/kiblat keberhasilan politik di Lombok Timur.
Selama ini Masbagik masih menjadi obyek pesta politik belum menjadi subyek.
Sehingga harapan ke depannya, lebih banyak lagi putra putri terbaik Masbagik yang terpilih untuk mewakili rakyat di DPR yang tentunya berkualitas dan bisa memelihara konstituennya dengan baik.
“Masbagik ini memiliki potensi yang luar biasa. Mau cari orang paling ahli dalam hal apapun ada. Kita punya semuanya untuk memimpin di depan. Sayangnya dukungan dari masyarakat itu masih gamang dan terpecah-pecah,” komentar Akmal selaku tokoh masyarakat.
Selain permasalahan di atas, satu lagi persoalan dalam masyarakat khususnya DPT di Lombok Timur adalah paradigma yang masih belum teredukasi dengan baik.
Masyarakat masih berpikir bahwa reses adalah kampanye untuk bagi-bagi uang.
Sehingga ini perlu menjadi perhatian semua calon legislatif agar bisa memberikan edukasi kepada seluruh DPT.
Selain itu, pemilih seperti lansia dan disabilitas sering kali didiskriminasi dalam pemilu padahal mereka memiliki hak suara yang sama dalam pemilu.
Hal ini juga harus di perhatikan ke depannya agar masyarakat rentan bisa di ikutsertakan dalam reses partisipatif untuk mendengar aspirasinya.
Lalu Hasan Rahman, Ketua Fraksi Golkar lebih menekankan untuk melakukan perencanaan partisipatif dari pada reses partisifatif.
Meskipun hanya di lakukan di satu wilayah tetapi mendatangkan semua anggota DPRD dan semua elemen masyarakat di libatkan ini akan lebih efektif.
Sehingga seluruh persoalan masyarakat bisa di selesaikan sesuai pemetaan tugasnya.
Jadi jelas mana persoalan yang bisa di selesaikan oleh pemerintah pusat, mana persoalan yang bisa di selesaikan pemerintah daerah, mana tugas desa dan mana yang jadi tugas legislatif.
Dengan begitu pembangunan akan lebih merata dan menyasar kebutuhan masyarakat lebih terperinci.
“Jadi jangan sampai kita bagus dalam infrastruktur tapi jeblok di pangan, jeblok dalam mengurus masyarakat rentan. Minimal dari 100 masalah kita bisa menyelesaikan 50. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya dari dusun, kemudian desa, lalu kecamatan. Kalau di kecamatan sudah bagus, ini nanti akan menjadi contoh di kabupaten dan seterusnya. Jadi mari kita bergerak dari Masbagik untuk Indonesia”, ujar Rahman sekaligus sebagai penutup dalam kegiatan reses tersebut.
