Minus PKS, 8 Fraksi DPRD Lombok Barat Kirim Usulan Pencopotan Dirut PTAM Giri Menang ke Bupati

0
Fraksi DPRD Lombok Barat
Rapat Paripurna Fraksi DPRD Lombok Barat. (Foto: istimewa/barbareto)

Lombok Barat, barbareto – Rekomendasi usulan pencopotan Lalu Ahmad Zaini dari Direktur Utama (Dirut) PTAM Giri Menang sudah di kirim oleh DPRD Lombok Barat (Lobar) kepada Bupati Lobar Fauzan Khalid. Usulan ini di tandatangani oleh 8 fraksi DPRD Lombok Barat, minus fraksi PKS. Bola panas posisi Zaini kini di pegang oleh bupati.

Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah mengaku, pencopotan itu di sepakati oleh mayoritas fraksi.

“Surat usulan sudah dikirim tadi, ” katanya, Kamis (1/6).

Seperti di ketahui, desakan memberhentikan Dirut PTAM Giri Menang Mataram melalui rapat paripurna dimana dari 9 fraksi, 8 fraksi di antaranya meminta Kepala Daerah untuk memberhentikan Zaini. Nasib Zaini pun kini berada di ujung tanduk.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan kronologis munculnya rekomendasi pemecatan dari sejumlah fraksi DPRD Lombok Barat terhadap Direktur Utama PTAM Giri Menang.

“Saya pikir itu akumulasi, bukan hanya sekali dua kali. Anggota kan tidak hanya orang-orang yang arogan, itu akumulasi kekecewaan mereka selama ini atas sikap dirut (Zaini),” katanya.

Nurhidayah menjelaskan, dewan memiliki kewenangan memberikan rekomendasi lewat surat kepada Bupati. Selebihnya, pihak eksekutif yang punya ranah menindaklanjuti itu.

“Nanti di tanyakan saja sama Pak Bupati soal itu (surat usulan pencopotan), ” terangnya.

Nurhidayah mengaku tak mau ambil pusing terkait pernyataan Dirut PTAM yang menyebut DPRD mesti bersurat secara resmi jika ingin mendapatkan laporan keuangan. Ia menegaskan, undangan rapat bersama DPRD, seharusnya juga di maknai sebagai permintaan pertanggungjawaban.

“Kita kan sudah bersurat untuk mengundang rapat. Tidak perlu lagi kami secara spesifik menyampaikan perlu laporan keuangan,” bebernya.

“Dia seharusnya tahu kalau di undang rapat apa yang harus dia persiapkan. Kita kan ndak mungkin rapat hanya bicara normatif saja, soal laporan keuangan dan lain-lain harusnya di bawa dong,” sambungnya.

Fraksi PAN Terangkan Historis Rekomendasi Pemecatan

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Lombok Barat Adnan secara eksplisit menerangkan historis munculnya rekomendasi pemecatan tersebut.

Adnan mengeklaim, rekomendasi tersebut tidak ujug-ujug keluar tanpa dasar yang jelas.

“Kami sudah jelaskan runut historisnya. Rekomendasi itu keluar atas dasar alasan-alasan,” ungkapnya.

Adnan berujar, selanjutnya Bupati punya kewenangan untuk mengkaji rekomendasi tersebut. Apakah memenuhi unsur atau tidak.

“Kami kan hanya bisa mengeluarkan rekomendasi, keputusan selanjutnya ada di pimpinan daerah. Persoalan itu di dengar oleh bupati atau tidak, kami tidak tahu,” ucapnya.

Langkah DPRD Lobar yang hendak mencopot Zaini ini mendapat dukungan dari gabungan LSM seluruh Lobar. Mereka pun datang bertemu dengan para wakil rakyat memberikan dukungan.

Sementara itu, Direktur Utama PTAM Giri Menang, Zaini bersikukuh tak ada yang salah dengan laporan keuangan, perusahaan daerah ini telah menggunakan akuntan publik. Terkait permintaan laporan, ia meminta dewan bersurat kepada bupati.

Pemkab Lobar Gerak Cepat Sikapi Demo Besar

Sementara itu, terkait rencana demo besar yang akan di gelar oleh gabungan aktivis di Lobar mendapat respons cepat dari Pemkab Lobar. Menyikapi demo ini, Sekda Lobar H Ilham menggelar rapat khusus bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari surat bertanda tangan Sekda Lobar itu di ketahui, rapat di gelar Ruang Rapat Umar Madi Kantor Bupati Lobar. Rapat di gelar Rabu, 31 Mei 2023 (kemarin). Rapat dengan tembusan Bupati dan Wabup Lobar ini mengundang sekitar 25 pejabat di Lobar.

Seperti di beritakan sebelumnya, gabungan aktivis Lobar ramai-ramai bertemu dengan jajaran anggota DPRD Kabupaten Lobar. Mereka meminta supaya langkah pemberhentian Direktur Utama PTAM Giri Menang tak mengendur.

Koordinator gabungan aktivis, Yusri menegaskan, mereka mendukung penuh keputusan seluruh fraksi di DPRD Lobar yang telah meminta Bupati Lobar mencopot Zaini. Hal itu untuk menjaga marwah legislatif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.

Dukungan yang di berikan akan lebih masif lagi. Para aktivis akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Lombok Barat agar pencopotan Zaini di segerakan.

No comments

Exit mobile version