Integrasi Layanan Primer
Kesemuanya itu, lanjut dia, untuk menunjang rencana perubahan bentuk layanan yang di sebut Integrasi Layanan Primer (ILP). ILP itu, terang dia, adalah pola pelayanan yang akan di berikan oleh Puskesmas berkolaborasi dengan desa dengan pendekatan sistem klaster.
Klaster tersebut di bagi menjadi lima, antara lain: (1). Klaster manajemen anak, (2). Ibu dan anak, (3). Usia dewasa dan lanjut usia, (4). Penanggulangan penyakit menular, dan (5). Lintas klaster.
Di sampaikan lebih lanjut, nantinya layanan kesehatan di tingkat desa (pustu dan polindes) akan menerapkan pola layanan yang sama dengan puskesmas, atau sebagai miniatur puskesmas.
Yang paling menonjol dari pelayanan ILP di banding pola sebelumnya adalah, seorang pasien ketika berkunjung ke puskesmas mulai dari loket dia akan di arahkan sesuai dengan umurnya. Jika pasien tersebut masuk kategori dewasa, maka akan di arahkan sesuai dengan klasternya.
“Jika pasien itu masuk klaster dewasa maka dia nanti akan di lakukan screening. Screening ini untuk mencari tau apa saja sih penyakitnya si bapak/ibu ini. Apakah ia hypertensi ataukah ia diabetes militus atau yang lainnya,” terangnya.
Setelah di ketahui penyakit yang di derita sang pasien melalui screening tadi, maka nakes yang ada di klaster itu akan memberikan penanganan secara terintegrasi dengan berbagai program yang ada. Sehingga sang pasien akan di berikan terapi dan edukasi tentang penyakit yang di temukan secara simultan.
“Kalo selama ini kan misalnya ada orang datang mengeluhkan batuk pilek. Setelah di periksa oleh dokter, ow ini pneumonia misalnya. Setelah itu dia di kasi obat, sudah selesai. Tidak ada sreening tidak ada edukasi,” ujarnya.
Jika sang pasien membutuhkan penanganan berkelanjutan, maka ia akan di arahkan oleh pihak puskesmas ke polindes/pustu yang ada di desa. Jika selama ini polindes dan pustu berjalan sendiri, maka kedepan kedua faskes desa tersebut akan saling terintegrasi secara primer sebagaimana layanan di puskesmas.
Anggaran Dinas Kesehatan Lombok Timur
Kendati demikian, masih menurut H. Fathurrahman, bukan berarti tahun depan tidak ada pembangunan infrastruktur sama sekali, tetapi melihat keterbatasan anggaran maka pihaknya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas.
Terkait pengusulan anggaran, Fathurrahman memastikan bahwa pihaknya tidak pernah telat untuk mengikuti setiap tahapan usulan. Tetapi berapa nilai yang bisa di akomodir oleh Kemenkes, ia berpikir realistis sesuai kemampuan pusat.
Namun begitu ia mengakui tentang besarnya perhatian pemerintah pusat kepada Lombok Timur. Adapun besaran anggaran yang diusulkan Dinkes Lotim untuk tahun anggaran 2024 adalah senilai Rp. 25 miliar.
“Tapi ini masih berupa usulan, berapa pastinya nanti kita lihat. Tapi perlu di ingat, perhatian Kemenkes itu tidak semuanya dalam bentuk anggaran, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan yang di lokuskan di Lotim yang kalo di konversi dalam bentuk anggaran, itu sangat besar anggarannya,” demikian H. Fathurrahman.
Follow kami di Google News
