Denpasar – Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tinggal 96 hari lagi di depan mata. Di sisi lain informasi bohong (hoaks) di berbagai platform media sosial kian merebak. Kondisi tersebut sungguh disadari berpotensi besar mengganggu stabilitas politik lokal maupun nasional. Ini dapat berakibat terganggunya proses politik dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dengan dasar dan fenomena itu, Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, berdialog dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu 2024. Dalam dialog mengisi acara audiensi dengan Ketua KPUD Bali yang berlangsung di Rumah Pintar, Kantor KPUD Bali, Denpasar, Kamis (9/11/2023), tersebut SMSI Bali lontarkan gagasan untuk turut ambil bagian dalam setiap sosialisasi Pemilu dengan materi Literasi Media dan Literasi Digital.
“Hoaks di media sosial sudah sangat mengkhawatirkan. SMSI hadir sebagai media pembersih. Sumber daya manusia (SDM) di SMSI Bali cukup mumpuni dan berpengalaman dalam memberikan literasi media maupun literasi digital, karena hampir semua pemilik media yang tergabung di SMSI Bali adalah para wartawan senior yang memiliki jam terbang tinggi dalam mengelola media online,” papar Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja.
Ia mengingatkan serangan siber melalui penyebaran hoaks sudah terjadi di jagat maya meskipun belum mulai kampanye Pilpres. SMSI menilai bijak bermedia sosial itu penting, sehingga sosialisasi ke pemilih pemula tingkat SMA dan perguruan tinggi perlu dilakukan.
“Kami siap bantu KPU Bali untuk literasi digital. Kami serahkan keputusan kerja sama ke KPU. Tapi SDM yang dimiliki SMSI bisa membantu dan berkolaborasi untuk sosialisasi literasi digital. Kalau dari sisi pemberitaan, kami saat ini beranggotakan tiga puluhan media siber. Sehingga secara masif perlu sosialisasi juga melalui berita yang didukung seluruh anggota SMSI Bali,” tandas pria yang akrab disapa Edo ini.