BARBARETO.com, Lombok Timur – Kebijakan terhadap pemeliharaan jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu perhatian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Pasalnya banyak dari jalan provinsi yang saat ini masih belum ada penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Hal ini di sampaikan Kepala Bidang Pengembangan dan Tehnik Dishub Lotim, Hadi Siswanto menjawab barbareto.com, Sabtu (24/9/2022).
“Untuk jalan Provinsi di Lombok Timur, saya rasa penanganan sementara belum optimal,” ucap Hadi.
Lanjut Hadi, dirinya membeberkan bebarapa ruas jalan penghubung di Lombok Timur yang sepatutnya di perhatikan oleh Pemprov NTB.
“Kalau kita lihat memang di beberapa ruas jalan provinsi sudah ada upaya perbaikan, modelnya di perlebar dan di hotmix ulang. Namun hal yang butuh perhatian serius saat ini adalah pada jalur Provinsi yang dari Tanjung sampai Pohgading yang sampai sekarang belum ditangani hanya sekedar ada pemeliharaan saja,” tuturnya.
Secara kasat mata memang cuman jembatan yang ada di Pohgading, yang dari sekian tahun di biarkan kali ini sudah di perbaiki.
Di tinggikan dan sudah di buatkan jembatan baru, namun setelahnya juga perlu di perhatikan lagi.
Memang dia memaklumkan juga kondisi yang dihadapi Pemprov, dimana dia menilai karena kekurangan anggaran.
Namun di satu sisi di harapkan juga bagi Pemprov untuk menjadikan Lombok Timur menjadi satu perhatian, sebab Lombok Timur sendiri menjadi satu daerah di NTB dengan aktifitas masyarakat terbanyak.
“Memang ada yang belum di tangani juga, dan saya kira harus menjadi perhatian Pemprov ke depan, yakni jalan dari Masbagik sampai Pancor,” ungkapnya.
Menurutnya Lombok Timur ke depan harus menjadi satu skala prioritas dalam hal jalan lintas.
Mengingat jalan lintas di bumi patuh karya ini sendiri termasuk yang di nilai berat mengingat banyaknya laju kendaraan berat dikarenakan tambang dan galian c memang terbanyak di Lombok Timur.
Hal ini lah yang di nilai Hadi agar perlu penanganan dengan meningkatkan kapasitas, pelebaran dan peningkatan daya dukung dari 8 ton misalnya menjadi 10 ton.
Memang ada beberapa kasus protes masyarakat di Lombok Timur terhadap jalur Provinsi, sampai dengan protes mereka dengan menanam pisang di tengah jalan juga menjadi satu peristiwa yang di lihatnya sebagai sebuah keluhan di masyarakat yang perlu sekiranya di intervensi.
“Karena memang bagaimanapun kita melihat tingkat mobilisasi cukup tinggi di Lombok Timur terutama dam-dam trek. Kita mau larang juga tidak bisa, kalau kita alihkan ke jalan kabupaten malah tambah hancur,” terangnya.
Di jelaskannya mobil-mobil pengangkut pasir lebih banyak di Lombok Timur, dan jalannya pun lebih banyak melalui jalur Provensi.
“Masalah ini sering juga kita komunikasikan ke Provinsi, dengan harapan jalan-jalan ini di tingkatkan daya dukungnya, karena memang itu menjadi jalur utama untuk angkutan barang,” sebutnya
“Kita mau alihkan lewat mana juga belum ada alternatif, jika kita paksakan lewat kabupaten yang lebarnya kecil dan daya dukung rendah akan berdampak buruk nantinya,” lanjutnya.
Hal itu juga akan berdampak pada karena lebar yang belum sesuai, dan juga lalulintas yang padat mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan.
“Karena itu juga kadang kalau kita mau ke Mataram kadang yang membutuhkan waktu 20 menit bisa jadi 40 menit bahkan lebih,” ungkapnya.
Oleh karenanya memang di harapkan perhatian lebih, mengingat kepadatan sudah mulai signifikan apa lagi dengan adanya mobil pengangkutan.
Lebih jauh Hadi membeberkan catatan untuk penanganan jalan di kepemimpinan Zul-Rohmi ini adalah di lihatnya ada beberapa ruas yang bisa tertangani oleh karenanya di harapkan kedepan terutama di jalur utama semisal dari Masbagik sampai Selong yang sudah mulai padat mungkin bisa di tingkatkan dengan pelebaran.
Kemudian juga terkait jalur Provinsi yang ada di Tanjung sampai Pohgading yang menjadi jalur utama pengangkutan barang mungkin bisa di tangani, karena memang protes-protes yang di sopir angkutan maupun pemilik terus di suarakan ke pihak Dishub Lotim di karenakan kondisi jalan yang sudah rusak berat dan sebagainya, namun karena Dishub Kabupaten tidak memiliki kewenangan maka keluhan tersebut juga terus di sampaikan ke provinsi termasuk juga perlengkapan.
“Kebutuhan kita bersama-sama. Karena sudah istilahnya dengan bertambahnya kendaraan ya kita juga butuh yang namanya kebutuhan kapasitasnya. Provinsi jangan hanya fokus di satu tempat saja namun kita harapkan merata,” tegasnya.
Program-program pusat paling tidak harus merata, walaupun sekarang yang dirasa terus di fokuskan adalah kawasan ekonomi khusus Mandalika, tapi Lombok Timur dan daerah lain sebagai penyangganya juga tidak bisa di kesampingkan.
