Sumbawa – Upaya mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan ekonomi di luar Pulau Jawa memasuki babak baru. Pemerintah meresmikan pembangunan industri unggas terintegrasi (integrated poultry industry) dari hulu hingga hilir di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumat, 6 Februasi 2026.
Proyek ini menjadi strategi kunci untuk memutus ketergantungan pasokan bibit ayam (day old chick/DOC) dan pakan yang selama ini didominasi produsen dari Jawa. Peresmian yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pertanian, Danantara Indonesia, dan BUMN Pangan Berdikari.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kehadiran industri ini bertujuan menutup celah kelemahan sektor peternakan di wilayahnya. Selama ini, peternak di NTB kerap menghadapi fluktuasi harga akibat biaya logistik input produksi yang mahal dari luar daerah.
”Beternak adalah budaya masyarakat NTB. Masalahnya, selama ini kita tidak menguasai hulu dan hilir. Jagung kita kirim ke luar, lalu kita beli lagi dalam bentuk pakan dengan harga tinggi. Dengan industri ini, kita akhiri ketergantungan tersebut dan perkuat ekonomi lokal,” ujar Iqbal.
Apresiasi dari Daerah
Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya gigih Gubernur NTB dalam memperjuangkan proyek strategis ini di tingkat pusat. Ia mengisahkan bagaimana dinamika perjuangan diplomasi agar NTB tetap masuk dalam peta pembangunan nasional.
”Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Kami tahu perjuangan Bapak Gubernur sejak Juni 2025 sangat luar biasa. Kemarin kami sempat mendengar kabar NTB keluar dari daftar enam provinsi terpilih, namun di menit-menit terakhir, berkat ikhtiar bersama, kita masuk kembali. Ini adalah penggerak ekonomi nyata bagi masyarakat Pulau Sumbawa,” tutur Bupati Sumbawa.
Ia berharap seluruh ekosistem industri ini—mulai dari pembibitan, pabrik pakan, hingga pengolahan—dapat menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kepastian pasar bagi petani jagung di wilayahnya.
Industri Unggas Terintegrasi untuk Menopang Program Makan Bergizi
Pembangunan industri unggas terintegrasi di NTB ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, NTB tercatat telah memiliki lebih dari 600 dapur MBG aktif, sebuah capaian yang melampaui target nasional.
Gubernur Iqbal menekankan, ketersediaan pasokan (supply) protein hewani harus dijaga agar permintaan yang masif dari program MBG tidak memicu inflasi harga di pasar tradisional. Salah satu strateginya adalah memproduksi pakan 100 persen di dalam wilayah NTB dengan memanfaatkan potensi lokal, termasuk riset protein alternatif dari kelor dan maggot.
Dukungan Modal Rakyat
Untuk memastikan program ini menyentuh lapisan bawah, pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp 20 triliun untuk infrastruktur dan skema pembiayaan hingga Rp 50 triliun bagi peternak rakyat serta koperasi. Pemprov NTB juga memperkuatnya dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor peternakan dengan bunga subsidi hanya 3 persen.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun, menjelaskan bahwa kehadiran negara melalui BUMN di sektor hulu adalah untuk menjamin peternak mendapatkan input produksi dengan harga terjangkau. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional, tetapi juga mempersempit ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.
