barbareto.com | Lombok Timur – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk agar menjadi penyumbang utama bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu Daerah. Namun pada kenyataanya, beberapa BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ternyata dinilai malah menjadi beban bagi Daerah.
Melihat fenomena yang tidak baik bagi Daerah tersebut, pengamat ekonomi Lotim Suriadi, M.E. mengatakan beberapa BUMD justru mempunyai hutang yang membengkak. Salah satu contohnya, Ia menyebut PT. Energi Selaparang yang hingga saat ini mempunyai hutang lebih dari 1 Milyar.
Padahal pada tahun 2020 kemarin, BUMD yang bergerak dibidang air itu mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim sebesar 1 Milyar. Maka dari itu, Suriadi meminta Pemda Lotim agar serius melakukan pembenahan di tubuh BUMD, wabil khusus PT. Energi Selaparang.
“Pemda harus serius menyikapi hal ini, harus secepatnya di respon,” kata Suriadi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Lakpesdam NU Lotim. (11/9/21)
Menurut pria yang karib disapa Cunk itu, jika kalkulasi hutang sudah sedemikian banyak, seharusnya pemegang saham mengambil alih untuk melakukan terobosan ekstrim untuk menyelamatkan BUMD.
“Bisa saja di bubarkan, tapi itu akan menjadi preseden buruk bagi pemegang saham, atau yang paling baik ialah di Merger saja,” tambahnya.
Apabila hutang sudah demikian banyak, kata Suriadi, maka Pemda akan kesuliatan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik, maka itu akan membuat beban tambahan lagi bagi Pemda Lotim.
“Jikapun Pemda Lotim mau melakukan upaya perbaikan, bagusnya di Merger, misalnya PD Agro dengan PT Selaparang Energi, ini sebagai langkah menyelamatkan BUMD kita,” terangnya.
Nantinya jika sudah dilakukan merger, Ia menyarankan agar merubah model bisnis dan manajerialnnya. Ibaratnya sebuah kapal, jika sudah kelebihan muatan, maka muatan tersebut harus dikurangi agar kapal tidak oleng kemudian tenggelam.
“Saya menyadari, kalau dalam skala usaha itu memang gampang-gampang susah. Namun pada persoalan BUMD kita bukan pada persoalan itu, tapi yang dihadapi ialah lebih besarnya biaya operasional ketimbang hasil produksi, inilah yang saya maksud perubahan managerial,” jelasnya.
Cunk mengasumsikan, jika ada tambahan karyawan pada BUMD, maka peningkatan skala produksinya juga harus jelas atau “Man Power Plan” harus harus ideal agar tidak merugikan peruasahaan.
Terpisah, Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. Energi Selaparang Muhammad Azlan membantah jika PT. Energi Selaparang saat ini mempunyai hutang 1 Milyar lebih.
“Nggak, itu 300 juta di PT. Selaparang Finansial dan ada sisanya di Bank NTB Syariah,” jawab pria yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim ketika ditanya barbareto.com melalui pesan WhatsApp.
Ia juga saat ini sedang mendorong supaya PT. Energi Selaparang bisa mandiri dalam hal keuangan, agar tidak bergantung lagi kepada Daerah. Namun dengan kondisi saat ini, Dia mengakui bahwa hal itu belum memungkinkan untuk terealisasi.
“Salah satu solusi agar tidak bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah yakni dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, atau prudential serta manajemen risiko untuk menjaga rasio likuiditas,” paparnya.
Sementara itu, terkait dengan merger BUMD, Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Lotim H. M. Safwan akan melihat terlebih dahulu perkembangannya hingga akhir tahun 2021 ini. Sebab, saat ini Pemda sedang fokus menyehatkan beberapa BUMD.
“Terkait Merger atau peleburan, akan dilakukan kajian lebih lanjut,” sebutnya mengutip dari selaparangnews.com, sambil membenarkan bahwa hutang PT. Energi Selaparang hingga saat ini berjumlah kurang lebih 1 Milyar. (gok)
