Amlapura – Simpang siur siapa sejatinya penyelengara Musda KNPI Karangasem makin tidak karuan. Caretaker ketua KNPI Karangasem, Muammar Kadafi terang-terangan mengaku tidak mengeluarkan surat undangan untuk OKP terkait musda.
Padahal sesuai aturan Musda hanya bisa dilakukan carateker. Karena kepengurusan KNPI Karangasem sudah demisioner.
Sementara kemarin muncul surat undangan ke OKP terkait akan dilaksanakan Musda KNPI Karangasem, Sabtu (17/9/2022). Dalam surat tersebut ada tanda tangan Muammar Kadafi selaku carateker. Musda sendiri akan dilakukan pukul 09.00 WITA di aula dinas pendidikan pemuda dan olahraga Karangasem.
Ketika di tanya soal surat tersebut, Kadafi dengan tegas mengatakan kalau dia tidak ada mengeluarkan surat. Juga menandatangani surat apapun. Ini artinya ada dugaan kalau tanda tangan Kadafi di palsukan
“Sekali lagi saya katakan saya tidak ada mengeluarkan surat terkait Musda KNPI Karangasem, juga tidak ada menandatangani surat seperti itu,” ujarnya.
Dengan demikian surat tersebut adalah palsu karena tanda tangan carateker di palsukan. Kadafi sendiri mengatakan kalau benar ada surat undangan itu jelas jelas palsu karena dirinya tidak pernah tanda tangan surat seperti itu.
Bahkan Kadafi mengakui kalau surat tersebut ada dan ada tanda tangannya maka itu sudah masuk ranah pidana yakni pemalsuan tanda tangan. Langkah apa akan dilakukan Kadafi? Apakah akan melaporkan kasus ini?.
“Untuk langkah selanjutnya terkait dugaan pemalsuan tanda tangan akan saya kaji dulu,” ujarnya.
Kadafi juga mengaku tidak pernah dan tidak ada mengumpulkan sebagian OKP. Dia juga tidak tahu kalau ada pertemuan seperti itu. Kadafi mengakui saat ini belum memungkinkan dilaksanakan musda karena masih ada potensi perpecahan.
Sebelumnya situasi dikalangan pemuda di Karangasem sempat bergolak. Ini karena terhendus kabar akan digelar musda. Namun sebagian OKP yang selama ini ada dibawah KNPI tidak diundang. Mereka pun keberatan dan mengatakan kalau musda tersebut dipaksakan jelas ilegal. dan apapun hasilnya jelas tidak sah. Menurut I Gusti Putu Kirana Dana dari pemuda Demokrat mengatakan kalau musda ini tetap dipaksakan jelas ilegal.
“Sebaiknya demi kebersamaan dan persatuan pemuda Karangasem semua OKP duduk bersama dulu sebelum dilaksanakan musda,” ujarnya. Jangan malah ada yang sebagian melakukan manuver sehingga membuat situasi memanas. (tra)
Baca berita lainnya di Google News
