BARBARETO – Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal memberikan peringatan keras terkait profesionalisme saat melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.
Gubernur Lalu Iqbal meminta agar urusan kedinasan steril dari campur tangan pihak luar, termasuk keluarga pejabat.
“Jangan sampai saya mendengar ada pasangan yang ikut campur dalam urusan profesional. Mereka yang di lantik inilah yang di sumpah,” ucapnya.
Gubernur Lalu Iqbal juga menjamin proses penempatan pejabat dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa mempertimbangkan afiliasi politik apa pun.
“Kami mengabaikan afiliasi politik. Tidak ada yang personal bagi kami,” katanya.
Ia juga menyampaikan tiga indikator utama yang menjadi satu-satunya dasar penilaian bagi jajarannya, yakni loyalitas terhadap visi-misi pembangunan, komitmen, dan kinerja konkret.
Mantan Duta Besar Turki tersebut juga menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab penuh, bukan sekadar hak pribadi.
“Saya ingin menegaskan satu hal, jabatan bukan hak. Jabatan itu adalah amanah,” ujar Lalu Iqbal di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Gubernur Lalu Iqbal Terapkan Kontrak Kinerja
Dalam pelantikan yang menandai perampingan struktur organisasi tersebut, Gubernur Lalu Iqbal menerapkan standar evaluasi ketat melalui penandatanganan kontrak kinerja. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri.
Sebagai wujud konkret penegakan akuntabilitas, seluruh pejabat yang dilantik diwajibkan menandatangani kontrak kinerja segera setelah pelantikan.
Lalu Iqbal memberikan ultimatum bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala. Ia tidak segan meminta pejabat untuk melepaskan jabatannya jika dinilai gagal memenuhi ekspektasi dalam kurun waktu tertentu.
”Mereka yang tidak mencapai kinerja yang diharapkan, maka setelah enam bulan atau sebelum enam bulan, kita persilakan untuk mengundurkan diri,” tegas Lalu Iqbal.
Menutup prosesi pelantikan, Gubernur Lalu Iqbal mengajak seluruh jajaran Pemprov NTB untuk menjaga integritas dan meniatkan tugas pemerintahan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat.
