Mataram – Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, beberapa waktu lalu menyebut banyaknya anggota dewan gadaikan SK ke Bank sudah menjadi tradisi.
“Namanya kita di politik belum tentu kami sampai lima tahun. Ini juga menjadi bagian dari tradisi,” ucapnya ke Barbareto beberapa waktu lalu.
Informasi dihimpun media ini, mereka mengajukan pinjaman ke bank hingga lebih dari Rp 500 juta. Di mana rata-rata dari mereka mengajukan ke Bank NTB.
“Itu privasi sebenarnya. Kan mereka ambil bukan untuk apa-apa. Mereka juga ada punya usaha, mungkin untuk investasi kemudian lain-lain,” ujarnya.
Pernyataan Ketua DPRD Lombok Timur itu, kini kembali diungkit Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Senada dengan Yusri, Cak Imin tak mengelak jika banyak anggota DPRD gadaikan SK pengangkatan ke Bank. Permyataan itu bahkan ia lontarkan di depan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“DPRD ini mohon diperhatikan nasibnya. Mereka-mereka ini mayoritas setelah dilantik langsung menggadaikan SK. SK apa namanya itu, SK pengangkatan. Dan rata-rata mereka menggadaikan ke bank-bank yang bunganya amat sangat tinggi,” ucap Cak Imin dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Hotel Grand Sahid, Jakarta, mengutip Detik.
Cak Imin menyinggung nasib anggota DPRD pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Ia berkata, nasib para anggota DPRD kala itu banyak mendapatkan uang transportasi.
“Jadi, sebetulnya sudah lama mau demo, Pak. Sudah lama mau demo, Tapi enggak jadi karena hakim-hakim lebih dulu demonya,” kelakar Cak Imin.
Cak Imin mengklaim aspirasi anggota DPRD itu telah disambut baik oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, bila DPR RI dan DPRD se-Indonesia sejahtera maka Indonesia akan berjalan aman.
“Insyaallah mereka dan pemerintah daerah berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” tukas Cak Imin.
