barbareto.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur secara tertulis 19 Provinsi yang dianggap lambat dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid-19. Teguran itu juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bahkan dalam layangan surat teguran itu, Mendagri Tito menyinggung soal realisasi insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang masih rendah, padahal anggarannya sudah tersedia.
“Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah masih belum ada, apa. Ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah,” kata Tito ketika jumpa pers yang disiarkan secara virtual melalui You Tube pada sabtu kemarin. (19/7/21)
Adapun 19 Provinsi tersebut di antaranya NTB, Aceh, Sumbar, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Kepulauan Babel, Jabar, Yogyakarta, Bali, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Maluku, Malut, dan Papua.
“Ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras karena (teguran tertulis – red) jarang kami keluarkan,” tandasnya.
Ia kembali menegaskan, 19 Provinsi tersebut belum merealisasikan anggaran untuk Covid-19, Nakes, dan anggaran kesehatan lainnya.
“Bisa saja kepala daerah tidak tahu karena masalah anggaran ini kadang-kadang yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD, sementara kepala daerah kadang-kadang, kami berapa kali ke daerah banyak yang kadang-kadang tidak tahu posisi saldonya seperti apa,” tuturnya. (gok)
