barbareto.com | Opini – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) berencana melakukan pinjaman dari Bank NTB Syariah sebesar 90 Miliar. Pinjaman tersebut, cukup fantastis, melebihi dari saham Pemda di Bank NTB Syariah yaitu sebesar 75 Miliar.
Masa pinjaman Pemda Lombok Timur di Bank NTB Syariah, melebihi dari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Pinjaman tersebut akan dibayarkan Pemda Lombok Timur, sejak Januari 2022 sampai tahun 2024. Artinya Pemerintah hari ini akan meninggalkan hutang Daerah hingga akhir jabatan. Hal ini ditanggapi serius oleh LSM GARUDA Indonesia M. Zaini.
Saat ini, Pemda Lotim sedang melakukan pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar kurang lebih 150 Mliar, ditambah lagi dengan rencana melakukan Utang ke Bank NTB Syariah sebesar 90 Miliar. Ini akan membuat Pemda tersandera dalam melakukan pembangunan.
“Utang kita yang lama saja masih belum habis terpakai dan masih belum melakukan angsuran pengembalian, ini sudah mau melakukan utang lagi yang jumlahnya cukup besar,” ungkap M. Zaini.
Dengan skema kebijakan fiskal yang amburadul ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur kurang profesional dalam mengelola kebijakan anggaran. Untuk itu Bupati harus mengevaluasi jajarannya.
“Dengan kebijakan fiskal yang kurang profesional membuat fiskal Lombok Timur amburadul. Oleh karena itu Bupati Sukiman harus berani mengevaluasi jajarannya terutama Sekda Lombok Timur sebagai penanggung jawab dalam mengatur keseimbangan fiskal daerah,” ungkap Zaini.
Jangan didalam mengelola keuangan yang tidak profesional akan membebani masyarakat dan membebani pemerintahan selanjutnya. Dan jangan hanya menyelesaikan permasalahan fiskal daerah dengan selalu melakukan utang.
“Jika kita sudah berani mengemban suatu tanggung jawab sebagai Kepala Daerah dan Kepala Dinas, harus mampu memiliki strategi dalam mengelola keuangan daerah. Masih banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak membebani masyarakat, seperti memaksimalkan aset dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Zaini.
