barbareto.com | Mahasiswa Fakultas Hukum Unversitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Ni Kadek Putri Yunika Dewi, Jumat (18/3) “tengok” KPU Klungkung.
Mahasiswi asal Desa Sampalan, Dawan Klungkung ini diterima dua komisioner, I Gede Suka Astreawan dan I Wayan Sumerta di ruang tamu KPU setempat.
Mahasiswi tersebut mangambil tema penelitian tentang penyelesaian pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2019, sebagai bahan skripsi.
Sayang karena penanganan pelanggaran bukan menjadi ranah KPU melainkan di Bawaslu sehingga pertanyaan bergeser ke kendala-kendala penyelenggaraan pemilu.
“Kami di sini penyelenggara, pelaksana teknis, kalau tentang pelanggaran yang menjadi pengawasnya adalah Bawaslu” kata Suka Astreawan.
Baca juga : Divisi Data KPU Klungkung Masuk Desa, Korek Data Pemilih
Dia menjelaskan KPU melalui keputusan menetapkan zona-zona pemasangan alat peraga kampanye, dimana boleh dimana tidak.
“Dilarang pemasangan APK di tempat-tempat ibadah, sekolah,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan soal kendala-kendala dalam pemilu 2019 Suka Astreawan mengatakan banyak kendala di teknis terutama terkait penghitungan perolehan suara pemilu.
Meski sudah diberikan bimbingan teknis kepada PPS dan KPPS namun karena tingkat pemahaman berbeda menyebabkan dalam prosesnya menjadi rumit dan memakan waktu panjang.
Akan tetapi itu bukan kendala yang berpengaruh signifikan kepada semua proses penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Klungkung.
Sementara dari sisi regulasi, Wayan Sumerta mengatakan sering dihadapkan pada situasi adanya perubahan regulasi di tengah jalan. Selain itu terkadang terjadi konflik norma.
“Aturan yang satu dengan lainnya kadang tidak sinkron ini yang memakan waktu, belum juga adanya aturann yang multi tafsir,” ujar Sumerta. (sum)
