Lombok Timur, barbareto.com – Gelombang penolakan terhadap pengambilalihan destinasi wisata Sunrise Land Lombok (SLL) mencapai titik didih. Aksi demonstrasi Jilid II yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur di Kantor Bupati berakhir ricuh.
Bentrokan pecah saat massa berusaha merangsek masuk ke gedung Kantor Bupati, memicu tindakan represif dari aparat yang menyebabkan sejumlah demonstran terluka. pada Kamis (22/01/2026).
Ketegangan bermula ketika ratusan massa aksi menolak ditemui oleh Asisten II Setda Lombok Timur. Massa aksi bersikeras hanya ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Lombok Timur. Kebuntuan komunikasi ini memicu massa mencoba menjebol barikade petugas melalui pintu tribun utama Kantor Bupati.
Aparat dari Satpol PP dan Polres Lombok Timur yang berjaga ketat dengan tameng segera melakukan barikade. Upaya paksa massa untuk masuk dibalas dengan tindakan pukul mundur oleh petugas.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah massa aksi dikabarkan terpeleset akibat aksi saling dorong dengan aparat hingga massa aksi ada yang terjatuh dari ketinggian dan mengalami luka-luka. Situasi yang sempat mencekam tersebut akhirnya dapat dikendalikan setelah pengamanan berlapis dikerahkan, meski atmosfer kemarahan masih menyelimuti lokasi.
“Kami mengalami perlakuan diskriminatif dan intimidatif. Ada pembatasan ruang gerak hingga sikap represif yang tidak proporsional terhadap massa yang menyampaikan aspirasi secara konstitusional,” cetus Koordinator Umum Aksi, Abdul Qodir Jaelani.
Kekecewaan massa tidak hanya tertuju pada kebijakan lahan SLL, tetapi juga pada pola pengamanan yang dinilai berlebihan. Senior PMII Lombok Timur, Herwadi, mendesak Kapolres Lombok Timur untuk segera menindaklanjuti dugaan kriminalisasi terhadap kader PMII.
“Kami minta keterlibatan oknum aparat dan pihak yang disebut sebagai ‘pengawal bupati’ dalam tindakan represif ini diproses hukum!” tegas Herwadi dengan nada tinggi.
Senada dengan itu, Ketua LMND Lotim, M. Hamzani, menilai insiden ini adalah bukti nyata upaya pembungkaman aspirasi rakyat dengan dalih keamanan. Menurutnya, praktik sewenang-wenang ini sangat bertentangan dengan supremasi hukum.
Konflik pengelolaan Sunrise Land Lombok di Pantai Labuhan Haji ini tampaknya masih jauh dari kata usai. Aliansi Peduli Pariwisata menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika Bupati tetap enggan menemui rakyat secara langsung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah dan aparat kepolisian belum memberikan klarifikasi resmi terkait jatuhnya korban luka dalam aksi tersebut maupun kepastian terkait tuntutan pengelolaan SLL. (bb)
