barbareto.com | Minggu ini, laman media online dan media sosial diributkan oleh komentar politisi senior di NTB yaitu Bapak H. Rachmat Hidayat terkait dengan komentarnya “Menata Ulang Adab Kepemimpinan NTB”.
Berita ini pun memicu diskusi-diskusi di beberapa laman media sosial. Group WA ataupun di media sosial lainnya pun menjadi ramai.
Banyak alasan yang dikeluarkan oleh politisi senior PDI Perjuangan ini terkait dengan adab kepemimpinan di NTB. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa akan nada manuver politik kedepannya.
Dalam waktu dekat tentunya terkait dengan kocok ulang alat kelengkapan Dewan dan dalam waktu yang jauh tentunya terkait dengan manuver Pilkada 2024.
Rachmat Hidayat juga mengungkapkan bahwa kondisi pemerintahan di NTB saat ini karut marut. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sejarah, baru saat ini NTB berhutang untuk membiayai pembangunan. Jumlahnya pun sangat besar. Mencapai Rp. 750 miliar. Belakangan, Rp. 500 miliar utang tersebut digunakan untuk membangun gedung dan fasilitas tambahan yang baru di RSUD Provinsi NTB. Hal yang disebut sejumlah Anggota DPRD NTB tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rachmat juga menyoroti munculnya sejumlah intrik-intrik politik yang tidak perlu dan malah bikin gaduh di tengah publik. Aneka asumsi dan spekulasi kemudian beredar. Termasuk yang melekatkan intrik tersebut disulut oleh mereka yang diasosiasikan dekat dengan pimpinan daerah.
Belakangan, muncul kegaduhan terkait program Pokok Pikiran dalam APBD yang berasal dari para anggota DPRD NTB yang notabenenya memang merupakan amanat Undang-Undang.
Daftar jumlah alokasi anggaran terkait program yang berasal dari Pokir DPRD NTB tersebut beredar. Dicapture pada nama-nama tertentu dan menjadi bahan pergunjingan di media sosial dan grup-grup percakapan.
Gosip tentang program Pokir tersebut kemudian disambut dorongan membuka anggaran yang berasal dari direktif di dalam APBD oleh kalangan DPRD NTB.
Anggaran direktif ini pun mencakup dana dalam versi jumbo. Misalnya, ada dana Rp. 104 miliar di salah satu dinas yang melenggang tanpa melalui pembahasan mendetail di komisi DPRD NTB.
Belum lagi, terkait kurangnya koordinasi antara Sekretaris Daerah (Sekda) dan Gubernur terkait dengan mewajibkan ASN di NTB untuk membeli tiket MotoGP. Yang sampai sat ini masih menjadi perbincangan hangat tidak hanya di NTB namun se-Nusantara.
Baca juga : Menata Ulang Peradaban Adab Kepemimpinan NTB, Rachmat Hidayat: Untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Seperti Apakah Pemimpin Beradab?
Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan.
Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.
Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada ALLAH SWT.
Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari ALLAH SWT yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia.
Solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerja sama kemanusiaan (ta’âwun al-ihsan).
Apabila teori tersebut dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor kehidupan.
Motivasi seseorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kepemipinan sangat beragam sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah, seperti salat, puasa, dan sebagainya.
Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakan dan secara hukum tidak dipersalahkan
Tidak sedikit pemimpin yang semula dipuja dan dipuji, tetapi dalam perjalanannya berakhir dengan tragis karena berbagai permasalahan akibat tidak mampu mengendalikan diri, menangkis godaan hawa nafsu, atau salah memilih teman yang dipercaya.
Bagaimana Konteks NTB?
Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini menjadi daerah yang “Seksi” dalam bidang investasi dan pariwisata. Ini tentunya setelah NTB ditetapkan menjadi salah satu Kawasan ekonomi khusus (KEK) oleh pemerintah pusat.
Banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam menunjang KEK tersebut. Apalagi saat ini dan dibulan ini Lombok akan menjadi tuan rumah salah satu event internasional yaitu MotoGP. Sehingga semua perhatian tertuju kepada NTB dan Lombok secara khusus.
Tidak hanya mengenai pembangunannya, mengenai tatakelola pemerintahnnya pun akan menjadi sorotan semua pihak. Baik Pemerintah pusat maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan di NTB.
Sehingga salah sedikit saja dalam mengelola tata pemerintahan akan menjadi isu Nasional, bahkan isu Internasional.
Untuk itu, seorang pemimpin harus benar benar mengelola timnya dengan cermat dan tepat. Jangan sampai Gubernurnya bagus, namun tim dibawahnya kurang greget, maka akan menjadi masalah dikemudian hari.
Seorang Gubernur tidak hanya harus pandai dalam keilmuan saja, namun harus juga diimbangi oleh “Adab” yang baik.
Dan menjadi keyakinan kita sebagai orang beriman bahwa “Ilmu yang tinggi tidak akan berguna jika tidak memiliki adab”.
Dalam konteks ke NTB-an, Pemimpin tidak hanya perlu “Mesra” dengan masyarakat (Konstituennya). Namun, sesama penyelenggara pemerintahan pun harus “Mesra” agar pembangunan yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar.
Kalau strateginya, penulis yakin bahwa Gubernur memiliki strategi yang jitu untuk menjalin kemesraan antar semua pihak.
Pada intinya, semua masyarakat NTB maupun para penyelenggara pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) menginginkan pemerintahan ini berjalan dengan lancar.
Agar pembangunan yang dijalankan pun bisa berjalan dengan baik. Untuk kemajuan rumah kita bersama yaitu NTB ini.
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)
