Mataram – Kehadiran Tim Ahli Gubernur (TAG) untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi mulai membuahkan hasil positif bagi tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baru berjalan beberapa bulan sejak dibentuk Agustus 2025, tim ini dinilai menjadi katalisator penting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan program-program kerakyatan.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan rasa syukurnya atas progres yang ditunjukkan tim tersebut. Menurutnya, TAG bukan sekadar pemberi saran, melainkan mitra strategis dalam mengawal kebijakan agar tetap sesuai koridor visi-misi pembangunan daerah.
“Saya sangat merasakan kehadiran tim ahli gubernur dalam setiap pengawalan kebijakan saya,” ujar Gubernur Iqbal saat meresmikan Sekretariat TAG di Mataram, baru-baru ini.
Solusi Konkret Program Desa
Salah satu dampak nyata yang dirasakan adalah pada sektor pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, mengakui bahwa pihaknya sangat terbantu dalam menyusun skema program “Desa Berdaya”. Program ini merupakan salah satu pilar utama janji kerja pasangan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.
“Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program desa berdaya yang saya akui tidak mudah,” kata Lalu Hamdi. Rabu 4 Februari 2026.
Memperkuat Kemandirian Fiskal
Selain urusan desa, Tim Ahli Gubernur NTB juga masuk ke ranah penguatan fiskal daerah. Mantan Kepala Bappenda NTB yang kini menjabat Kepala BPSDM, Fathurrahman, menjelaskan bahwa TAG telah mendorong pola pikir kreatif birokrasi dalam menggali potensi Pajak Asli Daerah (PAD).
Kerja sama ini bahkan telah menyentuh aspek regulasi melalui penyempurnaan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Fathurrahman optimistis, dengan peta jalan (roadmap) fiskal yang disusun bersama TAG, PAD NTB akan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026 mendatang.
Di sisi lain, Kepala BKD NTB, Tribudiprayitno, melihat kehadiran TAG memberikan “pencerahan” dalam membangun sistem meritokrasi. Salah satu solusi krusial yang dihasilkan adalah penanganan tenaga P3K paruh waktu di sektor pendidikan (SMA/SMK) yang selama ini menjadi persoalan pelik.
Tim Ahli Gubernur Bahu-membahu, Bukan Menghambat
Koordinator Tim Ahli Gubernur NTB, Adhar Hakim, menekankan bahwa pihaknya memegang prinsip sinergi dan tidak ingin mengintervensi kewenangan teknis OPD. Menurut mantan Kepala Ombudsman RI perwakilan NTB ini, TAG hadir untuk mengurai sumbatan (bottle neck) birokrasi.
“Kami hanya membantu OPD menerjemahkan visi-misi Pak Gubernur. TAG tidak menjalankan pelayanan publik atau mengelola belanja seperti OPD. Kami bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sebagai pengguna,” tegas Adhar.
Dengan komposisi 15 ahli dari berbagai latar belakang—mulai dari guru besar hingga mantan birokrat senior—TAG diharapkan terus menjadi mesin penggerak agar pembangunan di NTB berjalan lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
