Lombok Timur – Sejak resmi maju sebagai calon bupati Lombok Timur, Suryadi Jaya Purnama (SJP), sering kali menyoroti dinamika pembangunan yang ada di daerah.
Sebelumnya SJP menyoroti posisi Lombok Timur yang merosok sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Kini calon bupati yang berpasangan dengan TGH Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin itu, kembali menyoroti keberadaan Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.
Tidak hanya itu saja, politisi PKS itu juga turut memberi kritikan terhadap keberadaan PDAM Lombok Timur.
Pandangan SJP Soal SPAM Pantai Selatan
Untuk SPAM Pantai Selatan yang merupakan kolaborasi SJP dengan Pemda Lotim saat menjabat sebagai DPR RI 2019-2024.
Menurut SJP, SPAM Pantai Selatan ini menyisakan dampak ketidakadilan bagi warga Lombok Timur di bagian utara.
“Saya akan laksanakan keadilan itu. Bagaimana warga di wilayah utara yang airnya diambil, mereka hanya nonton tapi tidak bisa menikmati air nanti kita akan akomodir. Di satu sisi benar masyarakat selatan membutuhkan air itu juga harus kita penuhi,” ucap SJP mengutip berita TribunLombok.com, Rabu (25/9/2024).
Pihaknya nanti akan konsen memenuhi apa yang jadi tuntutan warga bagian utara yang menjadi daerah sumber mata air.
PDAM Diduga hanya Jadi “Sarang” Balas Jasa Politik
Kemudian untuk PDAM, dia menyoroti kekhawatiran masyarakat soal SPAM Pantai Selatan yang nantinya akan dikelola PDAM.
Selain itu SJP juga menduga, salah satu BUMD milik Lombok Timur itu hanya menjadi tempat balas jasa politik.
Penjelasan PJ Bupati Lombok Timur Soal SPAM dan PDAM
Pj Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik kepada Barbareto mengatakan, Lombok Timur hanya kebagian pengamanan saja untuk proyek SPAM Pantai Selatan. Di mana Lombok Timur sudah melakukan tugasnya dengan bukti yang ada.
Sementara terkait kekhawatiran SJP soal dampak ketidakadilan bagi warga wilayah utara. Juaini Taofik memandang Lombok Timur sebagai daerah otonom. Di mana, daerah otonom itu secara keseluruhan menjadi kesatuan.
“Dalam konteks pemerintahan, kita tidak bisa beda-bedakan. Itu buktinya kan semuanya sama. Dalam konteks membangun wilayah tidak boleh kita dikotomikan apa itu wilayah utara, tengah, selatan,” ujar Kak Ofik.
Pj Bupati Klaim PDAM Sehat Sesuai Penilaian BPKP
Dalam hal PDAM yang diduga dianggap sarang balas jasa politik, Juaini Taopik tidak mengiyakan atau membantah soal itu.
Namun dirinya lebih melihat kebaradaan PDAM yang masuk kategori sehat sesuai parameter dari Akuntan Publik dan BPKP.
“Kami pakai parameter yang ada dan sudah jelas. Seingat saya tahun 2024 PDAM kategorinya sehat dari BPKP. Ukuran benar salahnya itu kan sesuai kriteria. Dan yang berkompeten menilai itu BPKP dan Akuntan Publik,” tegasnya
Di sisi lain terkait hal tersebut, Pj menilai pandangan politisi dengan birokrat sangat berbeda.
“Beda pandangan kami di birokrat dan politisi. Kalau politisi, bisa jadi memandang kondisi yg ideal. Tapi kami tidak begitu. Yang kami perhatikan itu mulai dari rencana program kerjanya dapat tidak dilaksakan,” pungkasnya.
