Penulis: Herianto – Wakil Ketua Umum PP KAMMI
BARBARETO – Pembentukan Koperasi Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan struktural ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya di tingkat desa dan kelompok ekonomi kecil.
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Herianto, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus diposisikan sebagai solusi nyata, bukan sekadar program simbolik. Menurutnya, selama ini masyarakat kecil menghadapi kesulitan serius dalam mengakses permodalan, pasar, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.
“Koperasi Merah Putih harus hadir sebagai jawaban atas ketimpangan ekonomi yang selama ini dirasakan masyarakat. Ini bukan hanya soal simpan pinjam, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi rakyat yang adil dan berdaulat,” ujar Herianto ke media, Rabu, 21/01/2026.
Herianto menjelaskan, model koperasi merupakan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena berlandaskan pada prinsip gotong royong, keadilan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, penguatan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, harus dimulai dari desa sebagai basis ekonomi nasional.
Ia menilai, Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi fasilitator ekonomi masyarakat, mulai dari penyediaan akses permodalan yang mudah dan terjangkau, pendampingan manajemen usaha, hingga membantu distribusi dan pemasaran produk-produk lokal masyarakat.
“Selama ini banyak petani, nelayan, dan pelaku UMKM terjebak pada sistem ekonomi yang tidak adil akibat panjangnya rantai distribusi dan dominasi tengkulak. Jika Koperasi Merah Putih dikelola secara serius dan profesional, maka posisi tawar masyarakat akan meningkat secara signifikan,” tegasnya.
Koperasi Merah Putih Adalah Motor Penggerak Ekonomi Lokal
Lebih lanjut, Herianto mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai proyek seremonial atau alat kepentingan politik jangka pendek. Ia menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola koperasi.
“Koperasi tidak boleh dikelola secara elitis. Masyarakat harus menjadi subjek utama, bukan sekadar objek program. Tanpa pengawasan yang kuat dan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi justru berpotensi mengulang kegagalan program-program sebelumnya,” katanya.
PP KAMMI, lanjut Herianto, mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil dalam mengawal implementasi Koperasi Merah Putih. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi juga dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila negara serius membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu mengoptimalkan potensi desa dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Ketika koperasi kuat, masyarakat akan berdaulat secara ekonomi. Koperasi Merah Putih adalah jalan strategis untuk memastikan kesejahteraan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkas Herianto.
