BARBARETO – Ditengah kondisi aksi demo aliansi mahasiswa peduli pariwisata yang sempat ricuh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhammad Juaini Taofik, menunjukkan sikap persuasif. Dengan senyum hangat dan sikap yang membumi, Sekda Lotim menemui massa aksi dengan humanis di halaman Kantor Bupati. Selasa, 20 Januari 2026.
Alih-alih menjaga jarak, Sekda justru mengajak para mahasiswa berdialog sambil duduk lesehan bersama, sambil kemudian memberikan mahasiswa ruang secara terbuka untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, Sekda Juaini Taofik menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur sangat terbuka terhadap segala bentuk aspirasi, baik berupa harapan maupun kritik membangun demi kemajuan sektor pariwisata.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar poin yang menjadi tuntutan mahasiswa sebenarnya telah masuk dalam agenda kebijakan Bupati Lombok Timur. Namun, beberapa di antaranya masih dalam tahap proses menuju implementasi.
Sekda Lotim Klarifikasi Terkait Pengelolaan Sunrise Land Lombok
Menanggapi salah satu poin krusial yang disoroti mahasiswa terkait pengelolaan objek wisata Sunrise Land Lombok (SLL). Sekda Lotim memberikan klarifikasi tegas agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa seluruh urusan kontrak dan kewenangan pengelolaan berada sepenuhnya di bawah kendali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Pariwisata. Ia membantah adanya keterlibatan kepentingan pribadi pejabat tertentu dalam urusan tersebut.
“Jadi ini tidak ada urusan pribadi antara Bapak H. Haerul Warisin dengan kejadian yang kaitannya dengan SLL. Semua ini murni dalam koridor kebijakan formal,” tegasnya.
Sekda Lotim juga menjelaskan, pemutusan kontrak pengelolaan SLL merupakan kewenangan formal Kepala Dispar, bukan keputusan langsung Bupati Lotim.
“Kalau ada informasi yang masuk ke Pak Bupati, tentu ada alasan-alasannya. Tapi terkait komunikasi yang kurang elok, setelah saya cek, itu tidak datang dari Pak bupati,” Jelasnya kembali.
Ia mengungkapkan Bupati Lotim telah memerintahkan dirinya untuk melakukan investigasi, audit, serta mendengarkan masukan dari massa aksi.
“Tuntutan adik-adik sudah kami terima. Soal pencopotan pejabat, kami punya mekanisme penilaian kinerja. Masukan ini juga menjadi bagian dari e-kinerja,” pungkasnya.
Pertemuan yang berlangsung kondusif tersebut diakhiri dengan komitmen Pemda untuk terus mengawal isu-isu pariwisata agar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, sembari memastikan transparansi dalam setiap kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.
