Oleh: Muhammad Sahiruddin alias Daink (Alumni SMP 1 Praya Peduli)
Barbareto.com, Opini – Usaha pemberantasan korupsi sekarang sangat sering menjadi topik utama di pemerintahan maupun di masyarakat seolah-olah pemberantasan itu merupakan tujuan negara yang tidak pernah terwujud atau memang sengaja tidak diwujudkan oleh para petinggi negara ini.
Bahkan Kesejahteraan Rakyat kemerdekaan rakyat yang telah diamanatkan oleh undang-undang 1945 sedikit demi sedikit tergeser dari tujuan dan strategi bernegara.
Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki ruang lingkup yang terbatas tapi sengaja dibuat sulit untuk diberantas karena telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan para pejabat yang tidak memiliki integritas moral.
Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan eksekutif dan legislatif namun sudah masuk pada para aparat penegak hukum dan dunia pendidikan dan lain-lain contoh kasus yang terindikasi KKN proyek rehabilitasi SMP 1 Praya yang menelan anggaran publik sebesar 3,8 miliar terkesan kurang profesional dalam perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga output yang dihasilkan sangat mengecewakan untuk sekelas pekerjaan konstruksi bangunan SMP ini merupakan salah satu sekolah menengah terfavorit di Lombok Tengah.
Proyek rehabilitasi ini sampai batas akhir kontrak tertanggal 29 Desember 2024 ternyata tidak selesai dikerjakan oleh pemenang tender CV. Sagita, proyek rehabilitasi yang seharusnya sudah bisa ditempati oleh 1.153 siswa dan siswi ternyata tidak selesai dikerjakan kondisinya yang masih amburadul.
meskipun konon ada pendampingan dari pihak APH secara yuridis sidak yang dilakukan oleh komisi 4 DPRD Lombok Tengah menemukan berbagai konstruksi yang sangat jelek proses pengerjaannya seperti pemasangan kusen jendela yang tidak presisi, ada jendela yang diganjal triplek, plafon yang tanpa list,kusen kamar WC siswa yang dimakan rayap tapi tidak diganti oleh kontraktor, kondisi lapangan yang masih belum bersih, ketika proyek rehabilitasi gedung sekolah SMP 1 Praya yang merupakan salah satu sekolah terfavorit di Lombok Tengah.
Pertanyaannya adalah kenapa ketika ada pendampingan dari aph kualitas pekerjaan menjadi amburadul dan jelek?
Jika benar ada pendampingan pada proyek tersebut Kenapa Apih tidak memberikan atensi untuk putus kontrak kepada PPK terhadap pelaksana proyek saat jangka waktu kontrak habis dengan capaian pekerjaan saat itu mencapai 70%?.
Sebagai langkah guna menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara Kenapa APH justru membiarkan kontraktor melakukan pekerjaan melewati batas kontrak berakhir yang nyata-nyata bertentangan dengan Perbup nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pengendalian administrasi.
Lalu ke mana saja para pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung SMP 1 Praya ini seperti PA, KPA PPK dan konsultan pengawas?.
Proyek-proyek besar yang melibatkan pendampingan dari pihak APH sebagai metamorfosis tp4d serta penyimpangan-penyimpangan yang lainnya hendaknya segera dihentikan guna mendukung program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto guna mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang lebih konkret dan pemberantasan tidak pidana korupsi serta bersih-bersih di lingkungan Aparatur Negara.
Mohon kiranya proyek rehabilitasi sekolah SMP 1 Praya ini yang menelan anggaran sekitar 3,8 Miliar agar menjadi atensi semua pihak APH maupun komisi 4 DPRD Lombok Tengah dan juga Proyek pembangunan alun-alun tastura yang ada di lapangan Muhajirin dengan Anggaran sekitar 5 Miliar yang secara pembangunannya tidak sesuai dengan harapan, ada bau-bau kolusinya.
Serta pembangunan Jembatan Ngerepek di desa kidang Praya Timur dengan anggaran sekitar 7 miliar lebih, yang tidak selesai dalam pengerjaannya dan kegagalan dalam konstruksi konon beralibi karna dl kesalahan force mayor.
