barbareto.com | Lombok Timur – Tahun 2017 yang lalu Bank Indonesia (BI) melalui program bantuan sosialnya membantu petani dan kelompok tani di Desa Lendang Nangka Kabupaten Lombok Timur, membangun rumah pembibitan (Green House) dan pengembangan bibit-bibit organik khususnya tanaman hortikultura. Luasnya 200 meter persegi antara lain untuk cabai, tomat dan sayur-sayuran.
Pada konsep awalnya rumah pembibitan tersebut diharapkan untuk mendukung konsep total organik yang diterapkan dalam pengembangan klaster cabai di Desa Lendang Nangka, mulai dari hulu hingga hilir. Untuk keperluan pembangunan Screen House dan Green House, Cultivator (mesin pengolah tanah) dan motor gerobak Rp 270 juta melalui Program Sosial BI.
Namun, karena perencanaan yang kurang baik dan kurang tepat. Bangunan tersebut sampai saat ini terbengkalai dan tidak difungsikan. Melihat hal itu, salah satu petani yang sekaligus wakil direktur LSM Garuda Indonesia Bapak Zainul Arifin menyayangkan hal tersebut.
“Karena perencanaan yang kurang baik dan kurang tepat. Maka bangunan bantuan dari Bank Indonesia ini terbengkalai” ungkap Zainul Arifin.
Zainul menekankan bahwa, kedepannya jika BI melakukan kegiatan sosial harus melalui perencanaan yang baik. Dan berdasarkan data yang jelas. Agar program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil petani.
“Kedepan BI harus membuat perencanaan yang baik dan tepat jika ingin membuat program social di masyarakat. Agar hasilnya tepat sasaran dan efektif,” tambah Zainul.
Pentolan LSM yang sekaligus petani ini sangat menyayangkan jika program-program yang dilaksanakan hanya sekedar melaksanakan kewajibannya. Ini bentuk kurang kolaborasinya pihak BI kepada pihak-pihak yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
BI di Nusa Tenggara Barat (NTB) memang memiliki tanggung jawab social dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal. Maka pendekatan program yang langsung berkaitan dengan fiskal daerah seperti pertanian merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh BI.
Zainul Arifin juga menyayangkan pihak BI yang selama ini melakukan program sosial tidak berdasarkan kajian dan data yang jelas. Dan dana yang digunakan dalam program sosial ini juga merupakan uang Negara. Untuk itu harus benar-benar di awasi bersama. Jika melenceng dan ada undur pidana, harus kita tegur dan laporkan.
“Untuk itu kolaborasi dengan multi pihak harus dilakukan oleh BI, jangan mentang-mentang memiliki uang. Terus melakukan program yang tidak jelas. Uang ini adalah uang Negara. Dan jika dalam program pembangunan Green House di Lendang Nangka ini merugikan Negara, maka harus diusut tuntas,” tegas Zainul Arifin.
