Rabu, April 24, 2024

DAU Pendidikan 2023 Lotim Diarahkan Menjadi Pokir DPRD

BARBARETO.com – Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Lombok Timur (Lotim) tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana ada istilah baru dalam pelaksanaannya yakni “DAU yang diarahkan”.

Dari Rp1 triliun lebih Dana Alokasi Umum yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, Rp 315 miliar DAU akan fokus kepada dua sektor yakni pendidikan dan kesehatan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur menjelaskan, pengalokasian dana untuk pendidikan yang diprioritaskan DAU diarahkan menjadi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Timur, yang dimana masing-masing DPR diamanatkan 900 juta.

“Prioritas DAU untuk pendidikan Lebih diberikan kepada DPRD, dimana masing-masing DPR diamanatkan 900 juta untuk kemudian menuangkan pokir dalam pendidikan,” jelas Kadis Dikbud, Izzuddin, menjawab Barbareto.com Selasa (10/01/2022).

Semula, lanjut Izzuddin, Dikbud Lotim sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap arah penggunaan DAU Pendidikan terutama menuntaskan 32 Sekolah yang masih terdampak bencana, kemudian diarahkan untuk membangun TK Negeri di 21 Kecamatan, namun ditengah jalan keluar PMK No:212 yang mengatur ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

“DPRD kesini, dan saya sampaikan sebelumnya DAU Pendidikan sudah dipetakan, namun tiba-tiba PMK 212 Keluar sesehingga kewenangan penggunaannya diberikan kepada DPRD,” ujarnya.

Masih kata Izzuddin, terkait arah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 yang mengacu kepada usulan yang telah diinput melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana dari 1 triliyun yang diajukan hanya 98 Miliyar yang diberikan, padahal secara administratif Dikbud Lotim sudah merampungkan prosesnya.

“Besaran DAK Dikbud Lotim tahun 2023 sebanyak 98 Miliyar, padahal usulan 1 triliyun tidak ada alasan untuk tidak terealisasikan, padahal secara administrasi sudah dilaksanakan,” imbuhnya.

Lebih jauh Izzuddin mengharapkan agar pokir DAU Pendidikan yang diamanatkan kepada DPRD agar digunakan ke sekolah terpencil, hal tersebut menyusul belum meratanya fasilitas maupun SDM pada Sekolah yang ada di pelosok terlebih untuk pemerataan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Belajar.

“Kita lihat kemana Dewan mengarahkan anggaran tersebut, kalaupun memang ada celah untuk meningkatkan SPM, bahkan saya lebih setuju untuk diarahkan ke Sekolah pelosok,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments