Lombok Timur, barbareto.com – Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur fraksi Partai Golong Karya (Golkar) Lalu Hasan Rahman mengkritisi membengkaknya tenaga Honor Daerah (Honda) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.
Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pendapatan Asli Daerah (PAD) terus terjun bebas.
Imbasnya, Pemerintah Daerah Lotim masih dibayangi hutang jatuh tempo (Hujat) kepada pihak ketiga dan perbankan masih. Hal tersebut dirasa berdampak terhadap penundaan pembayaran honor kepada tenaga Honda.
“Jumlah tenaga Honda di Lotim meningkat PAD melorot, tapi Hujat ada dimana-mana,”Ungkap singkat Ketua DPD Partai Golkar Lotim Kamis (07/03/2024).
Berkaca pada kondisi hari ini, Hasan Rahman menyarankan Pemerintah Daerah harus mensiasati kendala yang ada, sehingga tidak lagi menambah beban daerah.
“Harusnya jika melihat kondisi hari ini Pemda harus lebih respon, jangan kemudian menambah beban saja,”bebernya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat DPRD Lotim, Amrul Jihadi, ST, menegaskan DPRD Lotim selalu mengingatkan Pemkab Lotim dalam kegiatan rapat-rapat kerja eksekutif dan legislatif, terkait tenaga Honda, hal tersebut juga dikuatkan dengan kesepakatan untuk dihentikan pengangkatan.
Kesepakatan Pemda Lotim dengan DPRD hanya sekedar ucapan belaka saja, faktanya, Pemkab Lotim terus mengeluarkan SK tenaga Honda baru. Kendati kondisi APBD Belum stabil ditambah merosotnya PAD Lotim 3 tahun belakangan, sehingga berimbas terhadap penundaan hak para honorer.
“Sekarang terbukti kalo kita itu terkendala membayar dan hutang jatuh tempo juga cukup tinggi beberapa tahun ini,” terangnya.
Karena itu, DPRD meminta Pemkab Lotim untuk bisa bertanggungjawab dan bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sekarang kita berharap dan menuntut Pemkab agar bertanggungjawab terhadap honorarium pegawai Honda, jangan sampai selalu terlambat. Karena kasian mereka bekerja dengan beban kerja yang cukup berat tanpa dibarengi operasional kerja yang memadai dan tepat waktu,”pungkas Amrullah Jihadi.
