Kecewa!, Kades se-Kecamatan Pujut Tidak Hadiri Apel Siaga Menjelang MotoGP Mandalika

0
246
Kecewa!, Kades se-Kecamatan Pujut Tidak Hadiri Apel Siaga Menjelang MotoGP Mandalika
Apel Siaga Menjelang MotoGP Mandalika

barbareto.com | Kegiatan apel siaga cipta kondisi kamtibmas menjelang gelaran MotoGP Mandalika, menjadi moment protes bagi seluruh Kepala Desa (Kades) di kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Bentuk protes yang dilakukan para Kades tersebut dengan tidak menghadiri kegiatan apel yang sejatinya di pimpin dan dihadiri langsung Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Bupati Loteng serta sejumlah pejabat lainnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, ketidak hadiran Kades se-Kecamatan Pujut dalam apel yang merupakan bagian dari persiapan MotoGP Mandalika tersebut, dikarenakan adanya unsur kekecewaan terhadap Pemprov NTB dan ITDC yang tidak melibatkan Forum Kades dalam gelaran yang diadakan di kawasan KEK Mandalika.

Dimana diketahui wilayah Sirkuit Mandalika berada dalam bagian wilayah kecamatan Pujut.

Baca juga : Kapolres Loteng Ikuti Kegiatan Apel Siaga Cipta Kondisi Kamtibmas di Lapangan Masjid Nurul Bilad

Namun sampai berita ini di terbitkan, perwakilan dari Kepala Desa yang ada di kecamatan Pujut belum dapat dimintai keterangannya.

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto selaku pembina apel yang diadakan di Lapangan Masjid Nurul Bilad, menyampaikan pengamanan gelaran MotoGP Mandalika juga akan melibatkan BKD dan BKK.

Namun tidak hanya itu, pemerintah dan masyarakat di Loteng juga diharapkan mampu bekerja sama dengan baik agar MotoGP berjalan aman.

“Selaku tuan rumah kita hatus bangga, karena Provinsi NTB bisa terpilih menjadi tuan rumah dalam event besar ini,” ucapnya di depan peserta apel, Senin 7 Maret 2022.

Kapolda juga mengingatkan kepada masyarakat Lombok Tengah untuk tetap menjaga dan mentaati Prokes Covid-19.

Selain itu, di akhir amanatnya pihaknya memberi warning kepada siapa saja yang berniat menimbulkan situasi yang tidak aman, pihaknya bersama Danrem 162/WB akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku.