Lombok Timur, barbareto.com – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Timur melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait program penguatan perlindungan bagi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI).
Ketua Lakpesdam NU Lombok Timur Abdul Qadir Jaelani menyebutkan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan Bupati tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama yang dilakukan Lakpesdam PBNU dengan Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Kerja sama ini, kata dia, dilakukan dalam bentuk program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI BK) di Kabupaten Lombok Timur yang didukung oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
“Kegiatan ini dalam rangka mensukseskan program nasional yakni Desa Migran Emas yang menjadikan Desa sebagai pusat perlindungan dan pemberdayaan PMI,” ucapnya usai bertemu Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin di Pendopo. Jum’at, (24/10/2025).
Ia menjelaskan, tujuan program tersebut ialah untuk memastikan bahwa masyarakat Lombok Timur memiliki kesadaran untuk menjadi PMI yang aman dan prosedural dengan menyediakan edukasi, layanan informasi, bantuan hukum, dan program reintegrasi bagi PMI dan keluarganya.
“Program ini dirancang untuk membantu PMI dan keluarganya agar migrasi lebih aman, bermartabat, dan sejahtera,” jelasnya.
Ia melanjutkan, Pengurus Lakpesdam NU Lombok Timur sebagai Tim Lokal program Penguatan P2MI ini melakukan koordinasi dengan Bupati H. Hairul Warisin untuk menyampaikan pemberitahuan serta memohon dukungan agar program berjalan dengan maksimal.
“Alhamdulillah Bapak Bupati merespon dengan baik adanya program Penguatan P2MI-BK, karena tujuannya untuk mendorong terbentuknya Desa Migran Emas di Kabupaten Lombok Timur,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa program Penguatan P2MI-BK ini hadir karena memang masih ada persoalan yang kerap terjadi pada PMI di Lombok Timur, sehingga dirasa sangat perlu adanya Komunitas, atau satgas yang Fokus tentang isu PMI di tingkat Desa. Melalui komunitas tersebut nantinya akan diberikan pelatihan-pelatihan.
AQJ menegaskan bahwa pihaknya juga tidak menafikan peran lembaga lain sudah banyak memberikan perhatian dan kepedulian terkait Kasus-kasus PMI di Lombok Timur.
“Semakin banyak yang memperhatikan berarti semakin baik, iya kami tidak menafikan itu,” pungkasnya. (*)
