BARBARETO.com – Diawal tahun 2023 ini, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapatkan kado yang kurang baik. Kabupaten Lombok Tengah belum mampu meningkatkan capaian pembangunan yang dilaksanakannya. Hal ini tercermin dari peringkat IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Lombok Tengah pada 2022 yang berada pada posisi ke-8 dari 10 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Peringkat IPM Lombok Tengah turun satu digit dibandingkan tahun lalu yang berada pada posisi ke-7 (BPS, 2022).
Turunnya peringkat IPM Kabupaten Lombok Tengah ini tentunya memberikan gambaran mengenai bagaimana kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang masih belum mampu membawa roda pembangunan kearah yang lebih baik.
Masyarakat Lombok Tengah masih belum maksimal mengakses hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan dimensi kebutuhan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Didalam komponen penghitungan IPM dengan metode baru, akses pendidikan menjadi salah satu indikator penghitungan (dimensi pendidikan), yaitu melalui kontribusi Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Tengah pada 2022 mencapai 6,44, walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,29, namun masih kalah jauh dari peningkatan yang dialami oleh Kabupaten sebelah.
Kemudian untuk harapan lama sekolah, pun masih sama, walaupun mengalami peningkatan, namun masih kalah jauh dari peningkatan yang dialami oleh Kabupaten sebelah.
Kemudian pada dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 66,38 pada 2021 menjadi 66,75 pada 2022.
Hal ini memberikan gambaran sebagai usia rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat Lombok Tengah sejak lahir. Hal ini juga dapat menjadi cerminan kondisi derajat kesehatan masyarakat Lombok Tengah.
Selanjutnya dalam penghitungan IPM terdapat komponen atau dimensi ekonomi dimana, komponen ini diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.
Dalam komponen ini terjadi peningkatan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Lombok Tengah dari Rp 9.450.000/kapita/tahun pada 2021 menjadi Rp9.631.000/kapita/tahun pada 2022.
Untuk pengeluaran per kapita masyarakat Lombok tengah meningkat dari 9.962 menjadi 10. 470.
Tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat/penduduk dapat dilihat dari kemampuan segi indeks pembangunan manusianya berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan ekonominya.
Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk.
Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, distribusi pendapatan tidak merata, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan semakin meningkat serta masih tingginya tingkat pengangguran (Noviyanti, 2014).
Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh suatu daerah.
Menurut Alghofari, 2010, menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2016), pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Lombok Tengah pada tahun 2021 mencapai 3,02 persen.
Tantangan Kedepan
Peningkatan dimensi pendidikan dan kesehatan dalam upaya perbaikan IPM Kabupaten Lombok Tengah di masa depan memiliki tantangan yang seragam, yaitu masih tingginya angka perkawinan usia anak.
Menurut data Pengadilan Agama (PA) Praya terjadi peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 156 perkara pada 2020 naik 307 persen perkara pada 2021.
Hal ini tentunya akan berdampak terhadap dimensi pendidikan dan kesehatan dalam komponen IPM.
Masih tingginya angka prevalensi stunting di Lombok Tengah salah satunya disebabkan oleh usia perkawinan usia anak.
Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 32,6 persen.
Kemudian, Masih rendahnya capaian UHH juga disebabkan beberapa hal yang menjadi penyebabnya, antara lain masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lombok Tengah.
Berdasarkan Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah, pada 2021 terdapat 183 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Sedangkan untuk angka kematian bayi pada 2021 mencapai 10 bayi meninggal per 1.000 kelahiran.
Persoalan lainnya yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yaitu mengenai persoalan kebersihan lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan pada 2021 volume timbulan sampah mencapai 480,24 ton per hari atau mencapai 176.454 ton per tahun.
Dari jumlah volume sampah setiap tahun tersebut, baru 55.115 ton sampah per tahun yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah.
Lalu bagaimana dengan pemerintahan Lombok Tengah pada tahun 2023?.
Sampai saat ini, masih belum ada pernyataan serius yang dikeluarkan oleh Bupati maupun Wakil Bupati dan pejabat yang ada di Lombok Tengah mengenai turunnya IPM Lombok Tengah.
Sehingga penulis berpendapat bahwa kegagalan pembangunan ini sengaja ditutupi atau memang pemimpin di Lombok Tengah masih belum mampu berbuat dan menyusun strategi pembangunan yang lebih baik?.
Jika memang Pemerintah daerah Lombok Tengah serius, maka kedepannya Pemerintah kabupaten Lombok Tengah harus lebih memperhatikan nasib masyarakat yang belum memiliki pekerjaan/pengangguran serta adanya lapangan kerja yang luas dan adanya kerja sama antar pemerintah dan berbagai instansi/perusahaan agar pengangguran di daerah yang kita cintai ini dapat tertanggulangi.
Sesuai dengan Janji-janjinya dulu yang tertuang dalam RPJMD.
Peran pemerintah dalam menangani masalah ini adalah, pemerintah harus mampu memperhatikan pembangunan manusia dengan meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja dan meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat kecil.
Melalui peningkatan pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup setiap manusia yang akhirnya dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Daerah tercinta ini.
Itu pun jangan hanya menjadi pemanis pada saat pidato saja.
Semoga pidato tersebut diikuti oleh Political will yang kuat dalam hal penganggaran khususnya terkait bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Lombok Tengah.
Semoga dengan sudah akan berjalannya belanja daerah di tahun 2023 ini sudah tertuang semua terkait dengan program mengurangi tingkat pengangguran.
Agar tidak terkesan bahwa tahun 2023 merupakan tahun politik sehingga kebijakan yang pro masyarakat miskin juga terabaikan.
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)
Baca berita lainnya di Google News
.){kind=link}