Lombok Tengah, Barbareto.com – Program makan bergizi gratis (MBG) belum menyasar ke sekolah yang ada di wilayah miskin dan terpencil. Jumlah Dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) selaku penyedia program MBG yang masih sangat minim di Lombok Tengah menjadi penyebab hal tersebut.
Program MBG di Lombok Tengah telah dimulai di beberapa kecamatan di Lombok Tengah. Sebanyak delapan dapur umum telah memulai menyalurkan MBG kepada siswa yang menjadi sasaran.
Berdasarkan data yang diterima media ini, jumlah siswa yang telah menerima MBG berjumlah 26.202 siswa. Sementara itu jumlah siswa yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah berjumlah 295.688 siswa.
Dapur Umum atau SPPG rata-rata menangani 3.000 lebih siswa. Jika dikalkulasi sekitar 269.486 siswa di Lombok Tengah belum menikmati program MBG tersebut. Angka tersebut, belum termasuk balita dan Ibu hamil yang turut menjadi sasaran program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirwan Hamzani mengatakan dengan masih terbatasnya jumlah dapur umum yang ada di Loteng, semestinya program ini terlebih dahulu menyasar ke sekolah yang ada di wilayah terpencil.
“Sasaran MBG ini jangan hanya di kota saja, tetapi juga siswa di pelosok terutama siswa yang kondisi ekonominya di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Anggota DPRD yang akrab di sapa Hamzan ini menjelaskan, pelaksaan program ini juga harus mengutamakan pemberian MBG kepada siswa-siswa yang berpotensi stunting.
Ia menjelaskan, Program Presiden Prabowo yang dilaksanakan di masing-masing daerah ini harus dilaksanakan secara merata dan maksimal serta tidak tumpang tindih.
“Sekolah-sekolah yang ada di pelosok juga harus disisir sehingga masyarakat yang ada di pelosok tersebut tau program pemerintah,” ucapnya.
Terlebih, lanjut Hamzan, Masyarakat di pelosok selama ini terbatas menerima informasi baik melalui pemberitaan maupun media sosial.
Ia juga berharap, jumlah dapur umum MBG terus bertambah agar pelaksanaan program MBG ini berjalan maksimal dan merata ke semua sasaran.
“Kalau tidak bisa ada di setiap desa, setidaknya dapur umum ditiap kecamatan ada dan jumlahnya lebih dari satu,”
Hamzan menerangkan, dengan jumlah dapur umum yang memadai, siswa yang ada di pelosok dapat terjangkau dan didistribusikan tepat waktu.
