Mataram, barbareto.com – Perkara mobil listrik yang didatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bakal digunakan oleh pejabat, disebut lebih menghemat biaya pemeliharaan karena kendaraan yang sebelumnya terlalu boros.
“Jadi yang ada sekarang ini hampir tiga ribu kendaraan bermotor yang kita miliki provinsi, ini lebih dari 60 persen itu sudah mangkrak tetapi masih ada anggaran pemeliharaannya padahal sudah tidak jalan. Jadi terjadi pemborosan habis-habisan disitu,” kata Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. (8/3/2026)
Gubernur melanjutkan, terkait persoalan mobil listrik ini sebetulnya sudah selesai karena sejatinya bukan memperbanyak mobil peiabat melainkan mengganti mobil yang sudah tidak layak digunakan.
“Nah sekarang kita ganti dengan mobil listrik, yang menggantikan mobil yang lama. Mobil yang lama masih ada di OPD sekarang karena memang mobil listriknya belum semuanya datang,” ungkapnya.
Adapun jika mobil yang baru sudah datang semuanya, maka kata Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB itu, mobil yang lama akan ditarik semuanya. Dan untuk saat ini ada beberapa OPD yang sudah menggunakan mobil listrik tersebut.
“Terus yang lama ini mau diapain?, kita lelang. Kemudian yang bagus-bagus dihibahkan, dan yang kurang bagus dilelang semua,” tandasnya
Selain itu, Gubenur juga menjelaskan alasan menggunakan mobil listrik ialah karena emisi, kemudian karena lebih hemat karena tidak perlu biaya pemeliharaan yang mahal.
“Karena dia cuman di cas aja, nggak ada olinya dan lain sebagainya,” ketusnya.
Kemudian selanjutnya, Ia mengatakan jika status mobil listrik tersebut merupakan mobil sewaan, kalaupun nantinya mengalami kerusakan bisa diganti dengan yang baru.
“Begitu tiga tahun sudah ketinggalan zaman, ganti dengan yang baru lagi,” ucapnya.
Maka dari itu, Miq Iqbal menyebut saat ini merupakan pilihan yang tepat realisasi dari mobil listrik tersebut.
“Tren ini bukan kita mulai, bukan kita yang pertama. Kalau di jakarta hampir semua kementerian dan semua perusahaan menggunakan mobil sewa,” bebernya.
Terakhir Ia meminta agar masyarakat tidak memperpanjang lagi persoalan mobil listrik tersebut, karena sejatinya itu merupakan salah satu ikhtiar untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita sibuk ngurusin mobil, bukan sibuk ngurusin rakyat gitu,” tutupnya. (gok)
