barbareto.com | Lombok Tengah – Program Pengendalian, Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup (P3LH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2021 disoroti AMPLI NTB.
Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Lingkungan Nusa Tenggara Barat Sarjan Andesbaya menyoroti lanjutan program P3LH Dinas LH Lombok tengah.
“Progam P3LH 2021 saat ini masih dalam proses validasi penerima manfaat di setiap desa, serta adanya pengadaan belanja tangki septik pabrikasi berbentuk pengadaan Swakeloa oleh Kelompok Swadaya Masyarakat di masing-masing Desa,” katanya.
Ia menjelaskan Program ini perlu di kawal oleh semua stakeholder dari kalangan lapisan bawah (Penerima manfaat), hingga lapisan atas (Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lebih efektif kalangan jajaran APH dari tingkat atas dan bawah).
Terlebih yang kita ketahui program ini berdampak riskan dari hal yang sifatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kita ketahui program P3LH ini sempat bermasalah tahun 2020 terkait pembangunan yang melewati masa kontrak, serta terkait pengadaan tangki septik yang tidak sesuai spesifikasi.
Ia menjelaskan tahun 2020 pengadaan tangki septik yang di beli oleh kelompok swadaya masyarakat kepada penyedia tidak memiliki pemeliharaan atau garansi, serta saat pengantaran banyak adanya kerusakan (retak dan berlubang). Situasi ini juga berdampak pada kebermanfaatan dan fungsi dari tangki septik dan berpengaruh pada keberhasilan program.
Sarjan menambahkan, Kelompok Swadaya Masyarakat yang sudah terbentuk sebagai pelaksana Program P3LH 2021 di masing-masing Desa harus berkaca pada pengalaman tahun 2020. Dimana dalam hal ini harus menyaring, memilah, dan memilih suplayer pengadaan Tangki Septik yang bertanggung jawab, berkualitas barangnya, serta komitmen dalam pengantaran dan pemeliharaan barang.
“Terlebih kami dari Aliansi Masyarakat Pecinta Lingkungan (AMPLI) NTB akan bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk memonitor pengerjaan dan pengadaan program ini, karena ini adalah bagian dari representatif masyarakat agar penerima manfaat juga tidak merasa dirugikan,” ucap Sarjan.
Lanjutnya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus banyak bertanya dan mencari tahu terkait program P3LH dinas Lingkungan hidup Lombok Tengah, mana Suplayer yang bermasalah dan sering di panggil oleh APH, karena banyak permasalahan program ini bertumpu terkait masalah pembelanjaan pengadaan.
Sehingga banyak Perusahaan atau suplayer pengaadaan lari dari tanggung jawab yang berakibat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau pelaksana yang bermasalah, karena KSM sebagai ujung tombak keberhasilan dan kegagalan program ini.
“Dalam hal ini jangan sampai KSM disibukkan atau bersentuhan masalah dengan APH,” tutur Sarjan.
Program P3LH saat ini akan dibangun di Tujuh Desa di Lombok Tengah dengan anggaran sekitar Rp. 9 miliar yang berasal dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK)
“Anggarannya program P3LH sekitar 9 miliar untuk 14 desa. Masing-masing desa mendapatkan sekitar 108 sampai dengan 111 unit perdesa,” jelas sarjan
“Sebanyak tujuh desa untuk tangki septik individu tematik penanggulangan stunting, empat desa individu penanggulangan kemiskinan dan tiga desa sambungan rumah untuk penambahan layanan ipal,” kata sarjan. (*)
