BARBARETO – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) secara resmi mengukuhkan berdirinya Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO). Rabu, 21 Januari 2026.
Pengukuhan yang berlangsung di Mapolda NTB ini menjadi tonggak penting penguatan struktur organisasi Polri dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
Acara tersebut dihadiri Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Kepala Pengadilan Negeri Mataram, para Pejabat Utama Polda NTB, kepala OPD dan instansi terkait tingkat Provinsi NTB, serta para Kapolres/ta, Kasat Reskrim, Kanit dan anggota PPA jajaran Polda NTB yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Lindungi Kelompok Rentan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam sambutannya, Wakapolda NTB menyampaikan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO merupakan implementasi kebijakan penguatan organisasi Polri untuk menjawab tantangan kejahatan yang menyentuh aspek kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang yang bersifat terorganisir dan lintas wilayah.
Ia menegaskan, NTB memiliki karakteristik khusus sebagai daerah kepulauan dengan tingkat mobilitas penduduk dan migrasi tenaga kerja yang cukup tinggi, termasuk pekerja migran ke luar negeri.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak.
“NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja yang cukup tinggi. Situasi ini tentu memiliki kerentanan, khususnya terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Karena itu, kehadiran Polri harus tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga responsif, humanis, dan berperspektif korban,” ujar Wakapolda.
Lebih lanjut, Brigjen Pol. Hari Nugroho mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengukuhan Direktorat PPA dan PPO Polda NTB sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keamanan dan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
“Saya berharap Direktorat PPA dan PPO Polda NTB dapat memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri,” pungkasnya.
Dengan diresmikannya Direktorat PPA dan PPO ini, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan penegakan hukum yang lebih profesional, berkeadilan, dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dan anak di wilayah Nusa Tenggara Barat.
