Mataram, barbareto.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun ini telah merealisasikan pembangunan yang merata di dua kepulauan yang ada di NTB, yakni di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kendati Dinas PUPR NTB pada tahun ini mempunyai keterbatasan anggaran, namun hal itu tidak menjadi kendala untuk menunjukkan komitmen pemerataan pembangunan di NTB.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, menjelaskan presentase anggaran tahun ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan panjang jalan provinsi yang mencapai 1.493 KM, dengan rincian sekitar 500 KM ada di Pulau Lombok dan 900 KM ada di Pulau Sumbawa.
“Dengan anggaran yang ada, prioritasnya untuk jalan provinsi, mana jalan yang parah dan mana yang viral-viral dan ramai dilalui oleh masyarakat. Pengennya di tangani semua, tapi anggaran kita kan terbatas,” kata Kadis saat acara bincang kamisan di Kantor Gubernur NTB. (28/11/2025)
Dari data yang ada, katanya, per November 2025 ini pengerjaan pembangunan jalan, jembatan dan irigasi di Pulau Lombok mencapai 83 persen sedangkan di Pulau Sumbawa masih di angka 60 persen.
“Kita berusaha menyelesaikan semuanya Insyaallah di tahun ini,” ketusnya.
Lebih lanjut, Ia membeberkan jika pambangunan tahun ini memang diporsikan lebih banyak anggaran ke Pulau Sumbawa karena melihat data yang ada, namun tentu hal itu juga ditentukan dari skala prioritas pembangunan.
“Di lombok itu yang ditangani hanya yang di pohgading, nilainya itu 28 miliar dan yang di sumbawa itu simpang tano senteluk nilainya 32 miliar dan di lunyuk nilainya sekitar 20 miliar, kemudian ada jembatan borok ubu dan lainnya cukup banyak,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Dia menegaskan jika standar perbaikan dan pembangunan di NTB, harus berdasarkan standar skala prioritas hasil temuan di lapangan dan berdasarkan kebutuhan mayoritas masyarakat luas.
“Duitnya kan terbatas, jadi yang rusak dan yang viral itu kami utamakan dulu, karena keterbatasan anggaran. Maunya kita tangani semua, tapi kita mempunyai skala prioritas. Kayak tahun ini anggaran di sumbawa lebih besar ketimbang di lombok,” jelasnya.
Jikalau anggarannya sesuai dengan presentase jalan yang menjadi tanggungjawab provinsi, Sadimin menegaskan pemerintah akan merealisasikan pembangunan yang menyeluruh.
“Kita tidak ada membedakan prioritas lombok dan sumbawa,” tegasnya kembali. (gok)
