Kasus Intimidasi Jurnalis NTB
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Pusat, Sasmito menyebutkan saat ini masih banyak pembatasan dan tindakan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan profesi utamanya yaitu peliputan berita.
Untuk itu, kata dia, Perlu di buat rencana aksi nasional rumusan keamanan jurnalis. Bila kemerdekaan pers terjamin, kata dia maka kehidupan demokrasi juga terdongkrak.
“Adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk perlindungan terhadap jurnalis dengan terbentuknya KKJ NTB,” kata Sasmito.
Sementara itu, koordinator Komite Keselamatan Jurnalis NTB, Haris Mahtul menjelaskan. Dalam satu tahun tepatnya sejak 2022-2023 terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia. Sehingga perlu mendapat atensi dari semua pihak.
“Berawal dari itu, kita merintis membentuk sebuah kesepakatan karena sementara ini KKJ bukan dalam bentuk kelembagaan. Ke depan, kita buat Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan. Manakala ada peristiwa yang dialami teman-teman jurnalis di NTB,” jelasnya.
Sebagai penyintas intimidasi terhadap jurnalis, Ia menambahkan, selain untuk mengadvokasi sebuah kasus. Jurnalis secara bersama-sama bertanggung jawab, solidaritas mencegah terjadinya intimidasi terhadap jurnalis.
Oleh karena itu, Ia mengajak teman-teman jurnalis agar berpegang teguh kepada standar prosedur (SOP) dengan sebaik-baiknya. Termasuk menerapkan kode etik jurnalistik dan lain sebagainya.
“Soal legalitas formal dan SOP nanti kita diskusikan, ke depan bagaimana kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Follow kami di Google News
