Oleh: Amrillah, SE., MM., ME.
Selama bertahun-tahun, Nusa Tenggara Barat (NTB) hampir selalu hadir dalam statistik sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Label ini seakan menjadi narasi tetap dalam berbagai laporan pembangunan. Namun, jika deretan data sejak 2018 hingga September 2025 dibaca secara lebih jernih, terlihat bahwa NTB sebenarnya sedang bergerak perlahan namun pasti menuju fase konvergensi dengan rata-rata nasional.
Data menunjukkan bahwa pada Maret 2018-di penghujung kepemimpinan Muhammad Zainul Majdi-tingkat kemiskinan NTB berada di angka 14,75 persen, dengan selisih terhadap nasional sekitar 4,93 persen. Angka ini menjadi titik awal bagi pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Zulkieflimansyah dan wakilnya Sitti Rohmi Djalilah.
Namun perjalanan periode tersebut tidaklah mudah. Pada fase awal pemerintahan baru, NTB harus menghadapi guncangan besar berupa gempa bumi 2018 yang melumpuhkan sebagian aktivitas ekonomi, disusul pandemi global yang menghantam sektor pariwisata dan perdagangan. Dalam situasi demikian, prioritas kebijakan saat itu lebih banyak diarahkan pada menjaga stabilitas sosial dan pemulihan ekonomi dasar. Tidak mengherankan bila pada Maret 2019 selisih kemiskinan NTB terhadap nasional justru sempat melebar hingga 5,15 persen.
Meski demikian, dalam jangka menengah pemerintah daerah berhasil menjaga tren penurunan secara bertahap. Hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan NTB turun menjadi 13,85 persen, dengan gap terhadap nasional menyempit menjadi 4,49 persen. Jika dilihat dari konteks bencana dan pandemi yang melanda hampir sepanjang periode tersebut, capaian ini menunjukkan bahwa struktur sosial-ekonomi NTB mampu bertahan dari tekanan yang cukup berat.
Percepatan baru mulai terlihat pada fase transisi pemerintahan dan berlanjut pada awal kepemimpinan pasangan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri. Data September 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan NTB telah turun menjadi 11,38 persen, sementara selisih terhadap rata-rata nasional menyempit lebih jauh menjadi 3,13 persen-yang merupakan gap terkecil sejak 2018.
Penurunan ini tentu tidak berdiri sendiri. Sejumlah faktor struktural turut berperan. Pemulihan sektor pariwisata di Lombok setelah pandemi, stabilisasi harga pangan nasional, serta ekspansi berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah pusat memberikan bantalan penting bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Di sisi lain, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga mulai menunjukkan dampak yang lebih nyata.
Yang menarik adalah bahwa kecepatan penurunan kemiskinan NTB dalam periode terakhir tampak sedikit lebih cepat dibanding rata-rata nasional. Pada September 2025, penurunan nasional tercatat sekitar 0,22 poin persentase, sementara NTB mampu menekan hingga 0,40 poin. Secara teknokratis, hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan daerah mulai bekerja lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Jika tren ini dapat dipertahankan, maka peluang NTB untuk keluar dari kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi semakin terbuka. Berdasarkan distribusi tingkat kemiskinan provinsi terbaru, selisih NTB terhadap rata-rata nasional yang kini berada di kisaran 3 persen menunjukkan bahwa posisi NTB sudah berada di ambang kelompok menengah dalam peta kesejahteraan nasional.
Dengan sisa waktu kepemimpinan efektif hingga sekitar 2030, tantangan berikutnya bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan secara gradual, tetapi mendorong transformasi ekonomi yang lebih mendasar. Penguatan hilirisasi sektor pertanian, pengembangan pariwisata yang inklusif, serta penciptaan lapangan kerja produktif akan menjadi faktor penentu keberlanjutan penurunan kemiskinan di daerah ini.
Pada akhirnya, sejarah pembangunan daerah tidak ditentukan hanya oleh siapa yang memulai perubahan, melainkan oleh siapa yang mampu mempercepatnya. Jika akselerasi yang mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir dapat dijaga secara konsisten, maka dekade ini berpotensi menjadi titik balik penting bagi NTB—bukan lagi sekadar provinsi yang dikenal karena tingkat kemiskinannya, tetapi sebagai contoh daerah yang berhasil mempersempit kesenjangan kesejahteraan melalui kebijakan pembangunan yang lebih presisi.
