Selong, barbareto.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, H. Daeng Paelori beberkan beberapa hal yang menghambat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H. Daeng Paelori menjelaskan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada retribusi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) belum terkelola dengan Baik.
“Hasil temuan BPK pada rapat LPJ ini terkait retribusi maupun pajak, terutama pada MBLB,” jelasnya Selasa (26/07/2023).
Daeng menyarankan dinas terkait dalam hal ini Bapenda agar mengintensifkan item yang memang sektor yang memang rawan terlewatkannya PAD, di samping meningkatkan kesadaran masyarakat akan wajib pajak.
“Apa yang menyebabkan masyarakat kemudian tidak taat pajak tentunya banyak faktor. Salah satunya perimbangan pembangunan juga memicu masyarakat enggan bayar pajak,” ujarnya.
Namun diakuinya beberapa OPD jarang mencapai target PAD, sehingga harus di lakukan recovery (pemulihan, red) terhadap objek pajak maupun retribusi.
“Memang beberapa OPD kesulitan mencapai target PAD, untuk itu objek PAD harus di recovery,” ujarnya.
Anggota dewan empat periode itu juga menyoroti OPD yang memiliki lahan namun tidak di manfaatkan, semisal kelautan maupun perikanan.
Dirinya menekankan kalaupun OPD tidak mampu mengelola agar di serahkan kepada pihak ketiga untuk di berdayakan.
“Kita juga banyak sekali punya lahan maupun objek yang belum di manfaatkan, kalaupun tidak bisa di kelola dinas, serahkan saja kepada pihak ketiga,” tegasnya.
Lebih jauh di jelaskan Daeng, mutasi keseringan yang di lakukan Pemerintah Daerah Lombok Timur bukan faktor sulitnya capaian PAD, mengingat Bupati memiliki penilaian tersendiri terhadap bawahannya.
“Tidak bisa mutasi di jadikan faktor rendah PAD-nya, tidak mungkin Bupati memutasi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mencapai target,” pungkasnya.
Follow kami di Google News
