Lombok Timur, barbareto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) melaunching program BPJS ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 12000 orang petani tembakau.
Kegiatan yang berlangsung di lapangan desa Sikur Barat pada Senin (22/5) itu menghadirkan sebanyak 1250 orang petani tembakau dari 18 kecamatan wilayah penghasil tembakau, sebagai perwakilan dari 12000 orang penerima.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik dalam sambutannya mewakili Bupati menyampaikan.
Berdasarkan data statistik jumlah uang yang terkumpul di Lombok Timur dalam kurun waktu satu tahun adalah sebesar Rp 3 Triliun.
Dari jumlah tersebut, 26,7 persen pembentuk uang di daerah ini adalah petani, sesuai dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sedangkan pemerintah hanya mengelola uang 10-12 persen saja.
“Artinya apa, petani ini jauh lebih kaya di banding pemerintah jika uangnya kita kumpulkan,” urai Sekda.
Maka dari itu, pemerintah daerah (Pemda) Lombok Timur berdasarkan arahan Bupati H. M. Sukiman Azmy membuat kebijakan mengalokasikan dana DBHCHT sebesar Rp 1,9 Miliar untuk program BPJS ketenagakerjaan, bagi petani tembakau.
Menurut Sekda, dana DBHCHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah ada juklak dan juknisnya yang di mana Rp 1,9 miliar bersifat opsional.
Melihat celah itu, Sekda bersama Kaban BPKAD, Kepala Disnakertrans, dan Kadis Pertanian melaporkan kepada Bupati agar mengikutkan para petani tembakau sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, melalui dana DBHCHT.
“Alhamdulillah pak bupati setuju. Beliau mengatakan, iya pak Sekda kita ikut pemerintah. Karna pasti sudah di hitung, sudah dianalisa. Dan Alhamdulillah hari ini kita nomor dua melaksanakan ajakan kebijakan pusat ini dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia,” tukasnya.
Acara Launching BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani Tembakau di Kecamatan Sikur
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, M. Hairi, dalam laporannya menyampaikan alasan di laksanakannya acara tersebut atas beberapa pertimbangan.
Yang pertama, sebut Hairi, kecamatan Sikur merupakan wilayah pertanian dengan tanaman tembakau terbanyak di Lombok Timur.
Yang kedua, gudang-gudang penampung tembakau terbanyak di kecamatan Sikur dan Terara.
Selanjutnya Hairi menyampaikan, luas area tanam tembakau di 18 kecamatan di Lombok Timur sebesar 18.711,73 Hektar. Di mana per hektarnya bisa menampung sebanyak 255 tenaga kerja.
Ia menambahkan, omprongan tembakau pada saat musim oven tembakau tiba, memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.
Hal itulah yang mendasari Pemda Lombok Timur mengalokasikan dana untuk BPJS ketenagakerjaan, bagi petani tembakau.
“Dan Alhamdulillah 1,9 miliar kita salurkan untuk itu,” ucapnya.
Karenanya, Hairi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian keuangan yang telah menyalurkan dana DBHCHT kepada Pemda Lombok Timur, juga kepada Bupati yang telah memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Hairi berharap, kiranya kebijakan Pemda Lombok Timur melalui program BPJS ketenagakerjaan tersebut akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya petani tembakau.
Acara launching jaminan kesehatan kepada petani tembakau tersebut, juga di rangkaikan dengan penyerahan secara simbolis klaim santunan kepada 10 ahli waris dengan total santunan Rp. 756.583.030.
Adapun jenis santunan yang di serahkan antara lain; santunan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan beasiswa.
Hadir pada kesempatan tersebut Ditjen perimbangan keuangan Kemenkeu, Ditjen perkebunan Kementan, Deputi Direktur BPJS wilayah Bali Nusrapa, Sekda Lotim, Kepala BPKAD, Kepala Disnakertrans, Kadis Pertanian dan Camat serta Kepala Desa wilayah tanam tembakau.
Follow kami di Google News
